Desa Terkini, Jakarta – Mahfud MD mengusulkan perubahan besar dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pelaksanaan MBG sebaiknya tidak lagi mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan dikelola berbasis desa.
Mahfud menyampaikan usulan tersebut dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official yang dikutip pada Jumat 11 September 2026.
Menurut Mahfud, pemerintah dapat menghentikan kontrak dengan SPPG dan mengalihkan anggaran MBG ke desa. Ia menilai skema tersebut lebih mudah diawasi sekaligus dapat mengurangi risiko persoalan dalam penyediaan makanan, termasuk kasus keracunan.
“Kita tahu itu programnya Pak Prabowo dan harus dipenuhi bahwa dia mau memberi makan bergizi gratis, silakan, tapi putus kontraknya lalu uangnya itu salurkan di desa,” kata Mahfud.
Ia menilai pengawasan terhadap pelaksanaan MBG akan lebih memungkinkan jika organisasi pengelolanya berada di tingkat desa.
“Tinggal bagaimana organisasi di tingkat desa itu yang bisa diawasi daripada bersambung-sambung kayak ini,” ucapnya.
Soroti Beban SPPG
Mahfud juga mengkritik sistem kontrak SPPG yang menurutnya perlu diubah secara menyeluruh. Salah satu persoalan yang disorot adalah kapasitas dapur yang harus menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari.
Ia mencontohkan satu dapur harus menyiapkan makanan untuk sekitar 2.000 anak setiap hari. Menurut dia, beban tersebut berisiko membuat kualitas penyediaan makanan tidak terjaga.
“Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini,” ujarnya.
Mahfud kemudian mengusulkan agar pelaksanaan MBG dialihkan ke desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sementara proses memasak dapat dilakukan di dapur sekolah masing-masing.
“Negara harus ngambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu,” tuturnya.
Menurut Mahfud, pola tersebut bukan hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi desa. KDMP dinilai bisa memperoleh kegiatan usaha dan pendapatan dari pelaksanaan program tersebut.
“Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh,” kata dia.
Nilai Kepala BGN Bagus, tapi Soroti Kasus Keracunan
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengapresiasi langkah pemerintah memperbaiki struktur Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan.
Ia menilai Kepala BGN Sudaryono memiliki kemampuan dan respons yang baik. Namun, Mahfud tetap menyebut pelaksanaan program MBG di bawah kepemimpinannya belum berhasil karena masih banyak kasus keracunan.
“Sudaryono menurut saya bagus. Tetapi dia gagal sampai saat ini. Kenapa? Itu keracunan jauh lebih banyak dari yang dulu. Iya toh? Keracunan anak-anak tuh lebih banyak dari yang dulu dan tempatnya tersebar hampir di seluruh Indonesia” kata Mahfud.
Mahfud menilai persoalan tersebut tidak sepenuhnya berkaitan dengan kapasitas personal pimpinan BGN. Menurut dia, sistem yang sudah terbangun melalui kontrak dengan SPPG membuat ruang perbaikan menjadi terbatas.
“Dia tuh kan terjebak pada satu situasi di mana dia tidak bisa leluasa memperbaiki meskipun orangnya bagus. Lalu misalnya, itu SPPG yang menyebabkan banyak keracunan itu, kan tidak diapa-apakan,” tuturnya.
Usulan Mahfud tersebut pada intinya mendorong perubahan model pengelolaan MBG dari sistem yang terpusat melalui SPPG menuju skema berbasis desa, KDMP, dan dapur sekolah.
Reporter : Bayu
