Desa Terkini, Jakarta – Rencana penyaluran gaji PNS dan PPPK melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) berpotensi mengancam keberlangsungan bank pembangunan daerah (BPD). Sebab, kebijakan tersebut dikhawatirkan memicu perpindahan dana murah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan utama bank daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, kekhawatiran tersebut sebelumnya telah disampaikan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Organisasi yang menghimpun BPD seluruh Indonesia itu menyoroti potensi perpindahan kas dan penyaluran gaji dari bank daerah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Dalam beberapa waktu terakhir, Asosiasi Perbankan Daerah atau Asbanda yang merupakan himpunan dari bank-bank pembangunan daerah seluruh Indonesia telah mengkhawatirkan adanya perpindahan kas dan transfer gaji dari bank-bank daerah ke Himbara,” ujar Rifqinizamy kepada Kompas.com, Kamis 15 Oktober 2026.
Menurut Rifqinizamy, dana murah atau current account saving account (CASA) di bank daerah rata-rata mencapai 70 persen. Perpindahan dana tersebut ke bank lain berpotensi mengurangi sumber pendanaan BPD secara signifikan.
“Hal ini tentu membuat dana murah yang ada di bank-bank daerah sejumlah rata-rata 70 persen akan bergeser dan itu akan membuat banyak bank daerah kita kolaps di Indonesia,” katanya.
Dia menilai, keberadaan BPD sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) perlu mendapat perlindungan. Kebijakan pemerintah dalam memperluas layanan Kopdes, menurutnya, tidak semestinya justru mengganggu keberlangsungan ekosistem perbankan daerah.
DPR Usulkan Gaji ASN Daerah Tetap Lewat BPD
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Rifqinizamy mengusulkan agar penyaluran gaji ASN dibedakan berdasarkan instansi tempat mereka bekerja.
Dia menyarankan gaji PNS di kementerian dan lembaga pemerintah pusat dapat disalurkan melalui Kopdes Merah Putih. Sementara itu, gaji PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah tetap disalurkan melalui BPD masing-masing.
Dalam skema tersebut, BPD juga dapat bekerja sama dengan koperasi di daerah sehingga keduanya tetap memiliki ruang untuk memberikan layanan keuangan kepada ASN.
“Dengan itu kemudian ekosistemnya tetap terjaga,” ujar Rifqinizamy.
Menurut dia, pembagian skema penyaluran tersebut dapat menjadi jalan tengah antara pengembangan koperasi dan perlindungan terhadap bank daerah.
Kredit PNS dan PPPK Daerah Ikut Jadi Persoalan
Rifqinizamy juga mengingatkan adanya persoalan teknis yang perlu diperhitungkan pemerintah, yakni kredit PNS dan PPPK daerah yang selama ini disalurkan melalui bank pembangunan daerah.
Jika gaji ASN daerah tidak lagi masuk melalui BPD, mekanisme pembayaran cicilan kredit secara otomatis atau autodebet berpotensi terganggu.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan bank daerah dalam menarik pembayaran angsuran dari nasabah yang memiliki pinjaman.
“Inilah yang saya kira perlu mendapat perhatian kita, hal-hal teknis tetapi kemudian jangan sampai kebijakan negara yang satu mematikan kemudian ekosistem negara yang lain,” pungkasnya.
Pemerintah Siapkan Penyaluran Gaji ASN Lewat Kopdes
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan rencana penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan direalisasikan pada 2026.
Ferry menyebut usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan anggarannya telah disiapkan.
Rencana ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Koperasi memperluas layanan Kopdes, terutama di sektor keuangan.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi sebelumnya menegaskan penyaluran gaji dan pensiun ASN melalui koperasi tidak semata-mata ditujukan untuk menggeser peran bank pembangunan daerah.
Reporter : Bayu
