Desa Terkini, Makassar – Tingkat kepuasan masyarakat Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada di ambang batas. Survei Universitas Hasanuddin (Unhas) mencatat 44,27 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, responden yang menyatakan puas mencapai 51,02 persen.
Selisih kedua angka tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik belum cukup kuat untuk menggambarkan penerimaan masyarakat secara merata.
Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan LPPM Unhas, Prof Imam Mujahidin Fahmid, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, perbedaan tipis antara tingkat kepuasan dan ketidakpuasan membuka kemungkinan perubahan penilaian publik apabila persoalan masyarakat tidak segera ditangani.
“Masyarakat Indonesia Timur 51,02% relatif puas kinerja pemerintah, kepuasannya di ambang batas betul. Bergeser sedikit menjadi tidak puas, ini penilaian positif lebih besar. Yang menyatakan secara jelas secara tidak puas itu ada 44,27%,” kata Imam dalam diskusi hasil survei di Kampus Unhas, Makassar, Rabu 21 Oktober 2026.
Menurut Imam, ketidakpuasan yang tidak direspons berpotensi berkembang menjadi kekecewaan lebih besar. Kondisi tersebut bahkan dapat memicu gejolak sosial apabila pemerintah membiarkan berbagai persoalan masyarakat berlarut-larut.
“Semua ketidakpuasan akan melahirkan kekecewaan yang lebih tinggi, dan kekecewaan itu bisa memunculkan letupan-letupan sosial yang berbahaya kehidupan bersama. Oleh karena itu, ketidakpuasan itu harus segera diselesaikan oleh pemerintah, jangan meningkat menjadi kekecewaan,” ujarnya.
Dia mendorong pemerintah membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan kalangan intelektual, untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jangan menjadi dasar letupan-letupan sosial. Ini harus disikapi betul oleh pemerintah dan pemerintah punya kesempatan berbicara dengan stakeholder, misalnya dengan kampus, intelektual untuk bersama mencari jalan keluar,” ucapnya.
69 Persen Warga Indonesia Timur Kesulitan Cari Kerja
Di luar penilaian terhadap kinerja pemerintahan, survei Unhas juga mengungkap persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sebanyak 69 persen responden mengaku mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Temuan ini menunjukkan akses terhadap lapangan kerja masih menjadi salah satu persoalan utama masyarakat di kawasan Indonesia Timur.
Imam mengatakan kesulitan memperoleh pekerjaan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
“Ini soal cara memperoleh nafkah. Kesulitan akses menjadi yang paling menonjol responden,” ungkapnya.
Survei tersebut turut memotret tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang masih belum banyak diketahui responden.
Selain itu, jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Indonesia Timur juga ditemukan masih minim.
Survei Libatkan 900 Responden di Lima Kawasan
Survei Unhas dilakukan di lima kawasan Indonesia Timur, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Pengumpulan data berlangsung selama 17 hari, mulai 23 September hingga 9 Oktober 2026, dengan melibatkan 900 responden. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat.
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error berkisar 3,4 hingga 3,7 persen.
Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan proporsi responden terbesar, yakni 16 persen. Berikutnya Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 10 persen, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kalimantan Barat yang masing-masing mencapai 9,4 persen.
Sementara itu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing memiliki proporsi sampel 7 persen. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 5,5 persen.
Adapun Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan proporsi sampel terkecil, yakni 1,1 persen.
Reporter : Andi Alfath
