Desa Terkini, Makassar – Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Wahyudin Mapparenta, meminta pemerintah meningkatkan alokasi dana desa pada 2027. Permintaan itu disampaikan menyusul penurunan signifikan anggaran dana desa pada 2026 akibat kebijakan pengalihan sebagian anggaran untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Permintaan tersebut disampaikan Wahyudin di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri pertemuan bersama kepala desa dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Sabtu 4 Juli 2026.
“Mohon Pak dana desa kami bertembah. Ini salah satu keingana kami (kepala desa),” kata Wahyudin.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, sebanyak 58,03 persen pagu dana desa nasional dialihkan untuk mendukung pembentukan KDMP. Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya transfer dana desa ke pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Menurut Wahyudin, pada 2025 total dana desa yang diterima Sulawesi Selatan mencapai sekitar Rp2,02 triliun. Namun pada 2026, anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp724 miliar. Dengan demikian, secara akumulatif dana desa di Sulsel berkurang sekitar Rp1,29 triliun.
“Karena yang awalnya 1 miliar sekarang menjadi 200 sampai 300 juta,” katanya.
Wahyudin berharap pemerintah memberikan relaksasi terhadap kebijakan tersebut. Ia mengusulkan agar pemangkasan anggaran tidak dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran, melainkan diterapkan secara bertahap dalam beberapa tahun.
“Semoga ada relaksasi,” singkatnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan penundaan pemotongan dana desa, khususnya bagi desa yang belum membentuk KDMP.
“Saya minta jangan dipotong dulu (dana desa) yang belum dibangun (KDMP),” katanya.
Berdasarkan alokasi Dana Desa Reguler 2026, Kabupaten Bone menjadi daerah dengan alokasi terbesar di Sulawesi Selatan, yakni Rp99,68 miliar untuk 328 desa. Disusul Kabupaten Luwu sebesar Rp66,58 miliar untuk 207 desa dan Kabupaten Luwu Utara Rp53,92 miliar untuk 166 desa.
Sementara itu, alokasi dana desa di kabupaten lainnya meliputi Kepulauan Selayar Rp23,61 miliar, Bulukumba Rp34,85 miliar, Bantaeng Rp14,78 miliar, Jeneponto Rp27,63 miliar, Takalar Rp27,80 miliar, Gowa Rp41,09 miliar, Sinjai Rp21,40 miliar, Maros Rp27,30 miliar, Pangkep Rp21,38 miliar, Barru Rp13,48 miliar, Soppeng Rp16,01 miliar, Wajo Rp41,14 miliar, Sidrap Rp21,11 miliar, Pinrang Rp23,72 miliar, Enrekang Rp32,69 miliar, Tana Toraja Rp38,27 miliar, Luwu Timur Rp38,84 miliar, dan Toraja Utara Rp39,47 miliar.
Reporter : Andi Alfath
