Desa Terkini, Makassar – Mekanisme penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat Indonesia (SRI) berbeda dari sekolah pada umumnya. Program yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) itu tidak membuka pendaftaran secara umum, melainkan menggunakan sistem penjangkauan langsung kepada calon siswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan.
Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan (Dinsos Sulsel), Abdul Malik Faisal, menjelaskan proses seleksi sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sasaran utama adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1, kemudian dilanjutkan ke desil 2 apabila kuota masih tersedia.
“Yang pertama, persyaratannya adalah masuk dalam desil 1 dan desil 2. Diprioritaskan mulai desil 1. Kalau desil 1 sudah habis, baru naik ke desil 2,” ujarnya saat ditemui, Selasa 30 Juni 2026.
Menurut Malik, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang putus sekolah maupun berpotensi tidak melanjutkan pendidikan. Karena itu, pemerintah tidak menunggu masyarakat mengajukan pendaftaran, tetapi mendatangi langsung calon peserta didik berdasarkan data yang telah tersedia.
Ia menyebut proses penjangkauan memiliki tantangan tersendiri. Banyak calon siswa telah lama meninggalkan bangku sekolah sehingga kehilangan minat untuk kembali belajar. Tidak sedikit pula yang telah membantu orang tua bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Karena memang sekolah ini untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sebagian besar mereka sudah lama tidak sekolah, tidak mau sekolah lagi, bahkan sudah membantu orang tuanya mencari nafkah. Itu yang menjadi tantangan kami,” katanya.
Malik menambahkan, kendala terbesar bukan terletak pada identifikasi sasaran karena seluruh data telah tercantum dalam DTSEN. Tantangan utama justru membangun kesadaran orang tua agar bersedia mengembalikan anak-anak mereka ke dunia pendidikan.
“Data itu sudah ada dalam DTSEN sehingga tidak sulit melakukan penjangkauan. Yang sulit adalah bagaimana meyakinkan orang tua dan memberikan pemahaman bahwa anaknya adalah harapan dan investasi keluarga,” ungkapnya.
Pada tahun ajaran 2026/2027, Sulsel memperoleh kuota 270 siswa baru yang terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, minat calon peserta didik tidak merata di setiap jenjang.
Jenjang SMA menjadi yang paling diminati dengan jumlah pendaftar mencapai 352 orang untuk kuota 90 siswa. Sementara itu, SMP juga mencatat lebih dari 200 pendaftar untuk kuota yang sama.
Berbeda dengan dua jenjang tersebut, penerimaan siswa SD belum memenuhi target. Hingga penetapan akhir, hanya terdapat 16 calon siswa setelah dua peserta mengundurkan diri.
“Artinya untuk SD tahun ajaran ini hanya satu kelas. Kuota yang tersisa sekitar 74 sampai 75 siswa akan dialihkan sementara untuk digunakan oleh siswa SMP dan SMA,” jelas Malik.
Meski demikian, ia menegaskan pengalihan kuota tersebut masih menunggu ketentuan dari Kemensos. Apabila pemerintah pusat menambah kapasitas pada masa mendatang, calon siswa SMP dan SMA yang belum tertampung akan diprioritaskan sesuai urutan desil kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kabid Linjamsos) Dinsos Sulsel, Herman, menegaskan istilah yang digunakan dalam proses penerimaan bukanlah pendaftaran, melainkan penjangkauan.
“Berbeda dengan sekolah reguler. Kalau sekolah reguler, pendaftarannya dilakukan oleh siswa yang datang ke sekolah bersama orang tuanya untuk mendaftar. Kalau di Sekolah Rakyat Indonesia tidak seperti itu. Justru kami yang datang menjangkau calon siswa. Istilah yang digunakan bukan pendaftaran, tetapi penjangkauan,” tegasnya.
Herman menjelaskan proses penjangkauan berlangsung mulai pekan pertama Mei hingga pekan keempat Juni. Setelah tahapan tersebut selesai, dilakukan penetapan sekaligus pengumuman peserta didik yang diterima.
Selanjutnya, calon siswa mengikuti pemeriksaan kesehatan pada pekan pertama hingga kedua Juli. Pemeriksaan tersebut bertujuan memetakan kondisi kesehatan siswa dan tidak menjadi faktor yang membatalkan kelulusan.
“Jika ada anak yang diketahui sakit, maka solusinya adalah mendapatkan pengobatan terlebih dahulu, termasuk dirawat di rumah sakit apabila diperlukan. Namun, kondisi tersebut tidak menggugurkan statusnya sebagai siswa,” ujar Herman.
Tahapan berikutnya adalah registrasi ulang pada pekan kedua Juli sebelum seluruh siswa mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Mengenai peluang bagi peserta didik penyandang disabilitas, Malik mengatakan kesempatan tetap terbuka bagi anak yang mampu beraktivitas secara mandiri. Sementara bagi penyandang disabilitas yang masih membutuhkan pendamping khusus, pemerintah untuk sementara tetap mengarahkan mereka ke Sekolah Luar Biasa (SLB) karena Sekolah Rakyat belum memiliki tenaga pendamping khusus.
“Kita prioritaskan dulu kepada anak-anak yang normal, kemudian dia tidak sekolah dan berada di keluarga tidak mampu di desil 1 dan 2,” pungkasnya.
Reporter : Muchtasim
