Desa Terkini, Makassar – Peternak Rakyat Sulawesi menggelar aksi demonstrasi pada Senin 10 Agustus 2026. Mereka mendesak pemerintah segera mengatasi persoalan harga telur yang berada di bawah biaya produksi, sementara harga pakan terus mengalami kenaikan.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Peternak Rakyat Sulawesi menyatakan usaha peternakan rakyat telah mengalami kerugian berkepanjangan.
Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan usaha peternak, lapangan kerja, ketahanan pangan nasional, serta kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor peternakan.
Ada tujuh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Pertama, peternak meminta pemerintah menurunkan dan mengendalikan harga pakan. Mereka meminta transparansi mengenai harga pakan ternak, termasuk harga bahan baku impor, mekanisme pembentukan harga, data impor, hingga distribusinya.
Peternak juga meminta pemerintah dan pihak terkait melakukan kontrol serta koordinasi sebelum terjadi kenaikan harga pakan.
Kedua, mereka meminta pemerintah menstabilkan harga telur sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP). Peternak meminta penegakan HAP agar pembeli tidak membeli telur dengan harga di bawah ketentuan pemerintah.
Satgas Pangan juga diminta mengawal harga di tingkat peternak serta menindak pembeli besar yang membeli telur di bawah harga acuan.
Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan penyerapan telur peternak lokal melalui program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan pengadaan pangan.
Peternak juga meminta adanya regulasi mengenai harga acuan pembelian dan memastikan informasi harga hanya diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Satgas Pangan diminta mengawasi peredaran informasi harga yang dinilai dapat mengacaukan harga telur di tingkat peternak.
Ketiga, peternak meminta pemerintah menghapus monopoli impor bahan baku pakan. Mereka meminta kuota impor kepada pihak tertentu dihapus dan dikembalikan pada mekanisme pasar agar peternak dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif.
Keempat, pemerintah diminta memastikan kebutuhan jagung untuk pakan tercukupi sesuai harga HAP. Peternak meminta adanya data produksi dan ketersediaan jagung yang akurat serta pengaturan impor berdasarkan kondisi pasar.
Pemerintah juga diminta terlibat dalam program pascapanen dan logistik agar ketersediaan jagung merata di seluruh sentra pengguna.
Kelima, peternak meminta harga DOC atau anak ayam umur sehari distabilkan sesuai HAP.
Mereka meminta pemerintah melakukan perhitungan kebutuhan GPS secara akurat berdasarkan kebutuhan riil serta memperbaiki data jumlah peternak sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Keenam, peternak menyerukan penghentian dominasi integrator dan meminta perlindungan terhadap usaha peternakan rakyat dari praktik monopoli maupun dominasi korporasi besar.
Mereka meminta pembatasan izin dan populasi ayam petelur skala besar untuk mengurangi kelebihan pasokan yang dinilai menjadi salah satu penyebab jatuhnya harga telur.
Peternak juga meminta implementasi kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 mengenai segmentasi usaha ayam petelur, dengan komposisi 98 persen untuk peternak rakyat dan 2 persen untuk integrator.
Ketujuh, Peternak Rakyat Sulawesi mendorong pembentukan Kementerian Peternakan. Menurut mereka, kompleksitas persoalan peternakan sebagai sektor penyedia protein murah bagi masyarakat membutuhkan lembaga khusus yang dapat menangani berbagai persoalan peternakan.
Lembaga tersebut dinilai dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan solusi yang cepat dan taktis terhadap persoalan yang dihadapi peternak.
Peternak memberikan waktu 14 hari kepada pemerintah untuk mengambil langkah nyata sejak aksi tersebut digelar.
Mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dan konstitusional apabila tidak ada kebijakan konkret dalam menyelesaikan persoalan harga telur, pakan, dan berbagai persoalan lain yang dihadapi peternak rakyat.
Di hari yang sama, perwakilan peternak juga diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Ishaq Iskandar, mengatakan pemerintah menerima aspirasi peternak terkait upaya meningkatkan harga telur di tingkat peternak.
“Hari ini kita menerima audiensi dari perwakilan peternak Sulawesi Selatan yang memberikan aspirasinya bagaimana agar harga telur naik,” kata Ishaq kepada awak media.
Menurutnya, persoalan peternak saat ini dipengaruhi kenaikan harga pakan di tengah penurunan harga telur.
“Karena mereka saat ini terganggu karena harga pakan naik tapi harga telur turun,” ujarnya.
Ishaq mengatakan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sulsel akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Humas Disnakeswan Sulsel, Rusdianto, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah persoalan yang menjadi kewenangan teknis pemerintah daerah.
“Kemarin kita sudah lebih cepat mengantisipasi, dan beberapa dari yang turun dari aksi demo kali ini sudah paham dan mengerti akan problem kemarin,” katanya.
Untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Rusdianto mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Direktur Jenderal terkait.
“Termasuk kebijakan impor di mana kebutuhan pakan beberapa impor seperti bungkil kedelai, kemudian jagung dan dedak itu produksi lokal ada tapi perlu ada pengaturan lain,” ujarnya.
Ia juga mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kondisi kemarau panjang dalam dua bulan ke depan yang dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku pakan.
Selain persoalan pakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel akan mendeteksi keberadaan integrator yang dinilai masuk ke sektor budidaya ayam petelur.
“Kami minta deteksi integrator yang bermain dengan bagian komersil. Integrator harusnya mainnya di pakan tapi dia sudah juga jadi peternak,” kata Rusdianto.
Menurutnya, pendataan harus dilakukan berdasarkan data yang akurat untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Dinas juga akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengantisipasi dugaan permainan harga oleh broker.
“Pertama kita harus buat forum, nanti kita akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengantisipasi permainan harga, adanya beberapa broker yang biasanya mengeluarkan harga yang bisa saja hoaks. Itu juga memengaruhi harga telur di tingkat peternak,” ujarnya.
Rusdianto menyebut kenaikan harga pakan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan biaya produksi peternak. Salah satu bahan yang mengalami kenaikan adalah bungkil kedelai yang merupakan sumber protein dalam pakan.
“Kemarin ada peningkatan Rp2.000 ya, jadi kalau dihitung paling besar itu di bungkil, itu sumber pakan protein tinggi itu harus ada dan ada kenaikan Rp500-600 per kg,” katanya.
Kondisi tersebut membuat harga pokok produksi peternak berada di atas harga jual telur saat ini.
Rusdianto menyebut satu rak telur memiliki berat sekitar 1,8 kilogram. Jika harga jual berada di kisaran Rp43 ribu per rak, maka harga yang dibutuhkan agar peternak dapat berproduksi secara stabil berada di kisaran Rp46-47 ribu.
“Kalau harga jualnya itu Rp43 ribu, maka rugi mestinya itu Rp46-47 ribu. Di situ baru bisa stabil,” ujarnya.
Dengan selisih tersebut, peternak disebut mengalami kerugian sekitar Rp3-4 ribu per rak.
“Jadi kecenderungan peternak ini banyak yang harus siap bertahan, kalau tidak akan gulung tikar,” kata Rusdianto.
Reporter : Andi Alfath
