Desa Terkini, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Gerindra, Sultan Tajang, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel agar menempatkan perbaikan jalan provinsi di Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Ia juga memastikan akan mengawal proses penganggaran hingga proyek tersebut benar-benar terealisasi.
Pernyataan itu disampaikan Sultan saat menghadiri undangan terbuka masyarakat Desa Lautang di Dusun Abbanuang, Kecamatan Belawa, Jumat 17 Juli 2026.
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas penanganan ruas jalan provinsi yang sebelumnya menjadi sorotan publik setelah warga melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di badan jalan yang rusak.
Aksi tersebut bermula dari tantangan warga kepada tujuh anggota DPRD Sulsel dari Daerah Pemilihan Sulsel VIII agar turun langsung melihat kondisi jalan provinsi di Desa Lautang.
Kerusakan jalan sepanjang sekitar lima hingga enam kilometer, mulai dari Lampu Merah Lautang Benteng hingga Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, dinilai telah lama dibiarkan.
Di sepanjang ruas tersebut, permukaan jalan dipenuhi lubang dengan berbagai ukuran. Pada sejumlah titik, lapisan aspal telah terkelupas sehingga menyisakan batu dan tanah yang memaksa pengendara mengurangi kecepatan atau berpindah jalur untuk menghindari lubang.
Tujuh legislator yang diminta turun langsung oleh warga yakni Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif (PPP), Suriadi Bohari (NasDem), Andi Ayoga Fadel Akbar (PKB), Sultan Tajang (Gerindra), Andi Syaiful Misbahuddin (Gerindra), Andi Muhammad Ikram (Golkar), dan Anarchie Arus Bakti (Demokrat).
Dalam pertemuan tersebut hadir Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif bersama anggota DPRD Sulsel Suriadi Bohari, Sultan Tajang, Anarchie Arus Bakti, dan Andi Ayoga Fadel Akbar.
Turut hadir perwakilan Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Sultan menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Desa Lautang meskipun bukan berasal dari Kecamatan Belawa.
“Saya memang bukan putra Belawa. Saya lahir di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging. Tetapi saya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat Desa Lautang. Saya anak kampung, anak desa, anak petani. Saya merasakan apa yang dirasakan masyarakat di sini karena kondisi kampung saya juga hampir sama,” ujar Sultan.
Ia mengatakan komitmen tersebut telah ditunjukkan sejak sebelum menjadi anggota DPRD Sulsel. Ketika masih menjadi tenaga ahli Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, ia mengaku sudah ikut memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Belawa.
Menurut Sultan, pembangunan jalan di Desa Lautang membutuhkan penanganan khusus karena berada di kawasan pesisir Danau Tempe. Hasil pembahasan bersama Dinas Bina Marga Sulsel menunjukkan pembangunan ruas jalan sepanjang sekitar enam kilometer itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar.
Meski kawasan tersebut kerap dilanda banjir, Sultan optimistis pembangunan jalan tetap dapat dilaksanakan apabila didukung perencanaan yang baik.
“Kalau ada anggapan jalan ini akan hilang karena banjir, insyaallah tidak. Contohnya sudah ada di kawasan Malake yang kondisinya hampir sama. Yang penting adalah perencanaan drainase dan konstruksinya tepat, bukan sekadar meninggikan badan jalan,” katanya.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Sulsel yang membidangi infrastruktur, Sultan memastikan akan memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan jalan Desa Lautang dalam pembahasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
“Kami di Komisi D memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Insyaallah kami akan mengawal anggaran tahun 2027 agar pembangunan jalan di Desa Lautang dapat dituntaskan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan telah menyampaikan sikap tegas dalam rapat bersama Dinas Bina Marga Sulsel agar pembangunan ruas jalan tersebut memperoleh kepastian anggaran.
“Saya sudah menyampaikan dalam rapat bersama Bina Marga bahwa anggaran tahun 2027 tidak boleh disahkan apabila belum dipastikan ada alokasi untuk penyelesaian jalan menuju Desa Lautang,” ujarnya.
Sultan menilai pembangunan ruas jalan itu sudah sangat mendesak karena hingga kini masih terdapat jalan provinsi di Desa Lautang yang berupa jalan tanah dan belum memperoleh penanganan maksimal.
Menurutnya, pembangunan akses jalan juga harus sejalan dengan keberadaan jembatan baru yang telah diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
“Sudah ada jembatan baru yang diresmikan Bapak Gubernur. Sangat disayangkan kalau jembatannya sudah bagus tetapi akses jalannya belum memadai. Karena itu, jalan menuju jembatan juga harus menjadi perhatian pemerintah provinsi,” katanya.
Sultan menegaskan masyarakat Wajo hanya menginginkan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan yang layak.
“Masyarakat hanya ingin pembangunan yang adil dan merata. Karena itu saya tegaskan, perbaikan jalan di Desa Lautang harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kami akan terus mengawalnya sampai jalan ini benar-benar dikerjakan dan tuntas,” tegasnya.
Ia memastikan perjuangan tersebut tidak akan berhenti hingga masyarakat benar-benar menikmati jalan provinsi yang layak.
“Kalau jalan ini belum selesai, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal sampai masyarakat benar-benar menikmati jalan yang layak,” tutup Sultan.
