Desa Terkini, Makassar – Krisis plastik tidak hanya meninggalkan persoalan sampah yang mencemari lingkungan, tetapi juga membawa ancaman kesehatan bagi pasangan suami istri atau pasutri akibat kandungan bahan kimia berbahaya di dalamnya.
Pesan tersebut menjadi fokus utama dalam pemutaran film dokumenter The Plastic Detox yang digelar Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) di Rumata Artspace, Makassar.
Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan Plastic Free July 2026 ini diikuti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas, hingga media.
Selain pemutaran film, acara juga diisi diskusi publik yang membahas akar persoalan polusi plastik serta pentingnya perubahan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada penanganan di hilir.
Film dokumenter tersebut mengungkap bahwa plastik mengandung berbagai bahan kimia yang dapat terlepas sepanjang siklus hidupnya, mulai dari proses produksi, penggunaan, hingga menjadi sampah.
Zat-zat tersebut dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan, minuman, maupun udara dan berpotensi mengganggu sistem hormon, kesehatan reproduksi, perkembangan janin, hingga meningkatkan risiko berbagai penyakit.
Koordinator AZWI, Nindhita Proboretno, mengatakan masyarakat selama ini lebih mengenal plastik sebagai masalah sampah, padahal ancaman terbesar justru berasal dari paparan bahan kimia yang terkandung di dalamnya.
“Isu terkait paparan bahan kimia berbahaya di plastik belum menjadi perhatian pemerintah di Indonesia. Kalau pemerintahnya saja belum aware, bagaimana kita sebagai konsumen? kita tidak pernah tau bahan kimia apa saja yang terkandung dari proses produksi plastik. Industri tidak pernah transparan menyampaikan hal ini, padahal dampaknya sangat fatal terhadap kesehatan kita,” papar Nindhi beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, berbagai penelitian mengenai kandungan bahan kimia plastik sebenarnya sudah tersedia.
Namun, sebagian besar dipublikasikan dalam bahasa ilmiah sehingga sulit dipahami masyarakat luas.
Kondisi tersebut membuat kesadaran publik terhadap bahaya plastik masih rendah.
Diskusi juga menyoroti pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui penerapan sistem guna ulang (reuse system).
Pendekatan ini dinilai harus didukung kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen bertanggung jawab terhadap seluruh siklus hidup kemasan, termasuk merancang produk yang dapat digunakan kembali.
Research Manager Dietplastik Indonesia, Zakiyus Shadicky, menjelaskan praktik penggunaan wadah yang dapat dipakai berulang sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, seperti penggunaan piring keramik dan gelas kaca di rumah.
Namun, kebiasaan tersebut belum didukung sistem ketika masyarakat beraktivitas di luar rumah karena masih didominasi kemasan sekali pakai.
“Konsumen juga memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Selain memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan ketika tersedia, masyarakat juga dapat menyampaikan kepada produsen bahwa kita nggak mau produk sekali pakai lagi. Kita ingin guna ulang,” kata Zakiyus.
Dalam diskusi turut dibahas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk mengurangi sampah plastik.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menjelaskan pemerintah telah menerapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 yang melarang pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat menyediakan kantong plastik sekali pakai.
Kebijakan tersebut dinilai semakin penting seiring rencana penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kami sedang mempersiapkan skema penutupan TPA pada Agustus nanti secara serentak di TPA-TPA open dumping di seluruh Indonesia. Sebagaimana arahan dari Walikota yang berdasarkan keputusan Menteri LH, bahwa tidak ada lagi TPA open dumping yang boleh beroperasi. Kami berharap masyarakat hingga pelaku usaha sudah mulai memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah dan tidak lagi membuang sampah tercampur ke TPA Tamangapa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan, Slamet Riyadi, menilai keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada pengalokasian anggaran yang tepat dan berbasis data timbulan sampah.
“Pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari pengalokasian anggaran yang berbasis data timbulan sampah di setiap kecamatan. Transparansi data menjadi kunci agar kebijakan dan penggunaan anggaran tepat sasaran serta dapat diawasi publik. Di sisi lain, pemerintah juga harus berani menerapkan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan pengurangan dan pemilahan sampah. Pendekatan berbasis data dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan agar target pengurangan sampah dapat tercapai,” ujar Slamet Riyadi.
Praktik pengurangan sampah dari sumber juga dibagikan Komunitas Rekan Sampah yang berada di bawah naungan Rumata Artspace.
Melalui berbagai kegiatan, komunitas tersebut mengedukasi masyarakat agar mulai meminimalkan sampah sejak tahap perencanaan sebuah acara.
“Salah satu yang kami sudah coba lakukan sejak 2019 melalui salah satu program Makassar International Writers Festival adalah mengubah cara kita merencanakan sebuah kegiatan dengan meminimalisir sampah. Meminimalisir sampah seharusnya tidak dimulai ketika sampah sudah dihasilkan, tetapi sejak tahap perencanaan kegiatan. Jadi, sebelum kami menentukan sampah yang akan dipilah atau dibuang menjadi residu, kami memetakan apakah kebutuhan-kebutuhan ini bisa dipenuhi tanpa menghasilkan sampah? Khususnya penggunaan plastik sekali pakai,” jelas Nur Asyifah dari Rekan Sampah.
Ia mengatakan konsep tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan Makassar International Writers Festival yang melibatkan ratusan hingga ribuan peserta.
Melalui sistem guna ulang, penggunaan kemasan sekali pakai untuk makanan dan minuman dapat ditekan secara signifikan.
“Prinsipnya adalah bukan hanya persoalan bagaimana sampah yang sudah ada bisa kita kelola, tapi bagaimana kita merancang kegiatan supaya sampahnya diminimalisir mungkin sejak awal,” lanjutnya.
Melalui pemutaran film dan diskusi publik ini, AZWI berharap semakin banyak pihak menyadari bahwa penyelesaian krisis plastik harus dimulai dari hulu, yakni dengan mengurangi produksi dan konsumsi plastik sekali pakai, memperluas penerapan sistem guna ulang, serta mendorong tanggung jawab produsen terhadap dampak lingkungan dan kesehatan dari produk yang mereka hasilkan.
