Desa Terkini, Makassar – Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengangkat isu tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga lingkungan melalui Seminar Nasional Ekoteologi yang dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) III Permabudhi Sulsel.
Seminar bertema Ego to Eco: Merawat Bumi, Menjaga Kehidupan tersebut berlangsung di Hotel Horison Makassar, Sabtu 24 Oktober 2026.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus Ketua Umum Permabudhi, Prof. Philip K. Widjaja; Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, Hening Parlan; serta Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, yang membuka kegiatan mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menilai persoalan lingkungan tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis. Menurutnya, pelestarian alam juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual setiap manusia.
“Menjaga kelestarian alam merupakan wujud kepedulian terhadap kehidupan dan masa depan bersama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan kalangan akademisi dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Ia menyambut baik pengangkatan isu ekoteologi dalam forum tersebut. Kolaborasi lintas sektor dan kepedulian masyarakat dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Selain membahas lingkungan, Musda III Permabudhi Sulsel juga menjadi momentum mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menentukan arah kepengurusan dan program kerja berikutnya.
Andi Winarno berharap musyawarah tersebut menghasilkan kepengurusan yang solid dan visioner, sehingga Permabudhi semakin berperan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Ia menyebut Sulawesi Selatan memiliki keberagaman masyarakat yang harus dijaga melalui semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong.
“Permabudhi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat persatuan serta nilai-nilai kebangsaan,” katanya.
Menurutnya, organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral, memperkuat praktik toleransi, serta membina umat agar mampu menyikapi perbedaan secara bijaksana.
Dengan peran tersebut, organisasi keagamaan diharapkan tidak hanya menjadi wadah pembinaan umat, tetapi juga agen perubahan sosial dalam membangun masyarakat yang harmonis.
Sementara itu, Ketua Umum Permabudhi, Prof. Philip Kuntjoro Widjaja, mengatakan Musda III menjadi forum untuk merumuskan kepengurusan dan program kerja organisasi. Forum tersebut juga membuka ruang evaluasi serta revisi terhadap berbagai hal yang dinilai perlu diperbaiki demi kemajuan Permabudhi.
Ia turut menyoroti kehadiran perwakilan dari berbagai agama dalam kegiatan tersebut sebagai gambaran hubungan lintas agama yang telah terbangun.
“Kehadiran dari rekan-rekan dari berbagai agama juga menandakan betapa harmonisnya hubungan yang telah kita bangun bersama lintas agama. Semoga Musda ini dapat menghasilkan keputusan yang baik yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
Ketua Pengurus Daerah Permabudhi Sulsel, Yonggris Lao, menjelaskan organisasi tersebut terbentuk pada 2018. Sejak awal berdiri, kepengurusan Permabudhi Sulsel berupaya membangun komunikasi antarmajelis dan memperkuat persatuan umat Buddha.
Pada periode pertama, fokus organisasi diarahkan pada penyatuan majelis serta membangun keharmonisan antarumat Buddha di Sulawesi Selatan.
“Pada periode pertama (pengurus Permabudhi Sulsel), tugas kami bagaimana membangun komunikasi antarmajelis, mempersatukan majelis dan harapan umat Wihara bisa bersatu dan harmoni, berhasil kami jalankan,” sebutnya.
Memasuki periode kedua, fokus kepengurusan diarahkan pada upaya menjaga persatuan organisasi sekaligus memperbesar kontribusi Permabudhi bagi daerah.
