Desa Terkini, Jombang – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan pentingnya stabilitas dan ketenangan dalam menjalankan pemerintahan. Di sisi lain, kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin membuka sinyal hubungan yang konstruktif dengan pemerintah.
Pesan tersebut mengemuka dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin 31 Agustus 2026.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan membutuhkan kondisi yang stabil agar dapat menjalankan tugas dan program pembangunan.
“Bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan wilayah yang luas serta memiliki kompleksitas persoalan yang tidak sederhana. Karena itu, menurutnya, pengelolaan negara membutuhkan kerja sama dari berbagai kekuatan.
Ia bahkan membandingkan cakupan wilayah Indonesia dengan Uni Eropa yang terdiri atas sekitar 27 negara.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut membuat Indonesia tidak mungkin hanya dikelola oleh satu partai politik atau satu kelompok kekuatan.
“Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai, kita ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya,” ucapnya.
Prabowo juga menyinggung dinamika politik di sejumlah negara yang menurutnya menunjukkan pentingnya stabilitas pemerintahan. Jepang dan Inggris menjadi contoh yang disebutnya mengalami pergantian perdana menteri dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau kita lihat negara-negara lain, dalam lima, enam tahun terakhir, Jepang berapa kali ganti perdana menteri, Inggris berapa kali ganti perdana menteri,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo turut kembali merespons kritik mengenai besarnya jumlah anggota kabinet pemerintahannya.
Ia membandingkan kabinet Indonesia dengan Timor Leste yang menurutnya memiliki 28 anggota kabinet, meski luas wilayah negara tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.
“Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia, mungkin Kabupaten Bogor lebih besar dari Timor Leste, Banyuwangi. Mereka hanya 1,1 juta. Kabinetnya 28, kabinet Timor Leste 28,” ucap dia.
Pesan Prabowo mengenai stabilitas pemerintahan tersebut disampaikan bersamaan dengan lahirnya kepemimpinan baru di tubuh PBNU.
Dalam Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 melalui musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Gus Kikin kemudian menunjukkan sikap terbuka terhadap pemerintah dengan memastikan permintaan Prabowo terkait Kartu Tanda Anggota (KTA) NU akan segera dipenuhi.
KTA tersebut sebelumnya diminta Prabowo saat membuka Muktamar ke-35 NU pada Kamis 27 Agustus 2026. Saat itu, Prabowo menyebut dirinya telah lama meminta kartu keanggotaan NU tersebut.
“InsyaAllah kita berikan nanti,” kata Gus Kikin usai ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU di arena Muktamar ke-35 NU, Senin 31 Agustus 2026.
Gus Kikin menjelaskan bahwa KTA tersebut nantinya akan ditandatangani olehnya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
“Iya jatahnya begitu. Kalau jadinya tadi pagi, kartunya ya tentu saya yang harus tanda tangan,” ujarnya.
Ia juga memastikan KTA untuk Prabowo telah selesai dibuat dan siap diserahkan dalam rangkaian penutupan Muktamar ke-35 NU.
“Udah ada,” ucap Gus Kikin.
Sikap tersebut menjadi salah satu sinyal awal hubungan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Kikin dengan pemerintahan Prabowo. Terlebih, Gus Kikin sebelumnya juga memiliki rekam jejak dalam struktur PBNU dan dikenal memiliki perhatian terhadap penguatan ekonomi warga NU.
Dengan berakhirnya Muktamar ke-35 NU, Prabowo kini berhadapan dengan kepemimpinan baru PBNU yang memiliki agenda besar organisasi untuk lima tahun ke depan. Seruan stabilitas dari pemerintah dan keterbukaan Gus Kikin terhadap komunikasi dengan pemerintah menjadi bagian penting dari dinamika hubungan NU dan pemerintahan ke depan.
Reporter : Bayu
