Desa Terkini, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menertibkan antrean bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sekaligus mengawasi distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai rawan penyimpangan.
Satgas tersebut melibatkan unsur Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan PT Pertamina. Pembentukan tim dilakukan menyusul munculnya sejumlah indikasi penyalahgunaan dalam pengisian BBM dan distribusi LPG bersubsidi di sejumlah wilayah Sulsel.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah antrean BBM berulang. Sejumlah kendaraan disebut kembali mengantre pada hari berikutnya untuk mendapatkan BBM sesuai jatah.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga menemukan indikasi penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar.
“Kita sudah turunkan surat edaran pembentukan Satgas yang terdiri dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Pertamina untuk menertibkan pengisian bahan bakar. Banyak indikasi antrean berulang, ada yang takut tidak dapat lalu isi sesuai jatah, tunggu besoknya isi lagi. Ada juga tindakan ilegal seperti modifikasi tangki,” ujar Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Selasa 8 September 2026.
Menurut Andi Sudirman, penertiban tidak bisa dilakukan secara serampangan. Satgas tetap harus membedakan masyarakat yang mengantre karena kebutuhan dengan pihak yang sengaja memanfaatkan sistem distribusi BBM untuk kepentingan tertentu.
“Satgas akan melihat situasi lapangan secara teliti. Karena di satu sisi, ada yang memang murni mengantre karena kebutuhan. Ini ada sisi positif dan negatifnya yang harus sama-sama kita perhatikan,” tegasnya.
Distribusi LPG 3 Kg Juga Diawasi
Selain mengawasi BBM, Satgas juga akan memantau distribusi LPG 3 kg yang merupakan barang bersubsidi pemerintah.
Pemprov Sulsel menemukan adanya pola distribusi LPG bersubsidi yang melintasi batas wilayah. Di sisi lain, penggunaan LPG 3 kg di masyarakat juga mengalami pergeseran.
LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu kini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Gas bersubsidi tersebut juga dimanfaatkan sejumlah petani untuk mendukung pompanisasi pertanian karena dinilai lebih ekonomis.
Penggunaan LPG 3 kg juga ditemukan pada kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Penggunaan elpiji ini tidak murni lagi hanya untuk rumah tangga. Sekarang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pompanisasi pertanian karena lebih hemat, terutama bagi warga kita yang kurang mampu. Termasuk juga untuk kegiatan UMKM,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Sulsel dalam mengevaluasi kebutuhan LPG 3 kg di daerah.
Hasil Satgas Jadi Dasar Evaluasi Kuota
Pemprov Sulsel belum menentukan apakah persoalan LPG 3 kg di daerah disebabkan oleh penyimpangan distribusi atau memang terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, hasil pengawasan Satgas akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya bersama Pertamina dan pemerintah pusat.
Jika ditemukan penyalahgunaan, penindakan hukum akan menjadi salah satu opsi. Namun apabila peningkatan kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama, Pemprov Sulsel akan mempertimbangkan pengusulan tambahan kuota LPG bersubsidi.
“Satgas ini akan menentukan apakah ada penyimpangan di lapangan, atau memang kita harus menambah kuota karena tingginya pemanfaatan di masyarakat. Ini jadi bahan evaluasi update kuota yang harus disiapkan untuk Sulawesi Selatan,” kata Andi Sudirman.
Reporter : Andi Alfath
