Desa Terkini, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara berencana merancang skema pembayaran uang pensiun langsung ke rekening pribadi penerima pada 2027.
Kebijakan ini menjadi bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara melalui mekanisme Government-to-Person (G2P) Payment.
Melalui skema tersebut, pemerintah ingin memastikan pembayaran hak masyarakat dapat dilakukan secara lebih efisien, tepat waktu, dan tepat jumlah.
Namun, penerapannya membutuhkan data pensiunan yang akurat dan mutakhir agar penyaluran dana sesuai dengan identitas serta kondisi penerima.
“Jadi ini adalah suatu proses treasury operation, sistem perbendaharaan negara yang makin modern, pembayaran dari government kepada personal, G2P payment,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Suahasil menjelaskan, pemerintah telah menerapkan sistem pembayaran langsung ke rekening untuk sejumlah kelompok penerima, seperti pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, dan penerima tunjangan profesi guru. Mekanisme serupa juga mulai digunakan dalam penyaluran bantuan sosial.
Ke depan, pemerintah ingin memperluas cakupan sistem tersebut sehingga para pensiunan juga dapat menerima haknya langsung melalui rekening bank pribadi. Dengan demikian, penerima tidak perlu bergantung pada mekanisme pencairan melalui perantara.
“Saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan. Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukkin 2027 menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya,” katanya.
Menurut Suahasil, akurasi data menjadi aspek penting yang harus dipenuhi sebelum skema pembayaran langsung kepada pensiunan diterapkan.
Pemerintah perlu memastikan data identitas dan informasi penerima selalu diperbarui agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyaluran.
“Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi serta peningkatan kapasitas sistem perbendaharaan negara kini memungkinkan pemerintah melakukan pembayaran langsung kepada masyarakat.
Kemampuan tersebut menjadi kemajuan dibandingkan kondisi puluhan tahun lalu, ketika sistem pembayaran negara belum mendukung mekanisme G2P secara langsung seperti saat ini.
“Mungkin kalau di masa lalu, 40 tahun yang lalu, kemampuan perbendaharaan kita belum bisa melakukan G2P payment secara langsung sekarang sudah bisa, makanya PNS, TNI, Polri perlindungan sosial sudah mulai kita lakukan,” ungkapnya.
Selain meningkatkan efisiensi belanja negara, penerapan G2P Payment diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Pembayaran melalui rekening bank dinilai dapat menyederhanakan proses penyaluran dana sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Pemerintah juga mendorong pembukaan rekening bagi masyarakat, terutama penerima perlindungan sosial, agar bantuan dapat disalurkan secara langsung tanpa harus melalui proses pengambilan dana di kantor pos.
“Esensi dari arahan Bapak Presiden untuk membukakan rekening adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama yang menerima perlindungan sosial itu menerima perlindungan sosialnya lewat rekening bank. Kita bukakan, sehingga nanti menjadi bagian dari peningkatan sistem keuangan yang lebih inklusif, dan lebih baik,” pungkas Suahasil.
