Desa Terkini, Makassar – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Penyerahan SK tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PPP Sulsel yang digelar di Hotel Melia, Jalan Andi Mappanyukki, Makassar, Jumat 7 Agustus 2026 malam.
SK diberikan kepada masing-masing Ketua dan Sekretaris DPC. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan DPW PPP Sulsel untuk memberikan arahan terkait penguatan struktur organisasi hingga tingkat ranting.
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi, mengatakan Rakorwil menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal setelah terbentuknya kepengurusan di sejumlah daerah.
”Kegiatan kita malam ini ada dua agenda utama: rapat koordinasi wilayah sekaligus penyerahan SK bagi 14 Ketua DPC beserta sekretarisnya. Kita juga berikan arahan strategis mengenai langkah partai ke depan,” ujar Ilham.
Menurut Ilham, pengurus yang telah menerima SK diminta segera bekerja memperkuat struktur partai hingga tingkat ranting. Penguatan organisasi tersebut dinilai penting sebagai persiapan menghadapi tahapan verifikasi faktual partai politik menjelang pemilu.
Ia menilai kualitas kader PPP di tingkat PAC hingga ranting di Sulsel sebenarnya sudah cukup baik. Namun, pengurus diminta tidak ragu melakukan evaluasi terhadap kader yang dinilai belum menjalankan tugas secara maksimal.
”Arahan utama tentu memperkokoh struktur hingga tingkat ranting. Di Sulsel, kapasitas kader dari PAC sampai ranting sebenarnya sudah sangat bagus. Namun, kami tegaskan kader yang kurang maksimal harus segera diganti demi kesiapan verifikasi faktual,” tegasnya.
Delapan DPC Belum Terima SK
Di tengah penyerahan SK kepada 14 DPC, PPP Sulsel masih menyisakan delapan daerah yang belum mendapatkan keputusan kepengurusan.
Kedelapan daerah tersebut yakni Makassar, Gowa, Sinjai, Pinrang, Palopo, Bone, Luwu, dan Enrekang.
Ilham mengatakan DPW PPP Sulsel masih mematangkan komposisi Ketua dan Sekretaris untuk delapan daerah tersebut. Ia menyebut dinamika politik di sejumlah wilayah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan susunan kepengurusan.
”Delapan daerah ini kita persiapkan secara khusus karena ada hal-hal menarik di sana. Kami sedang mematangkan kombinasi terbaik antara Ketua dan Sekretaris. Dalam waktu dekat akan segera kita umumkan,” jelasnya.
PPP Sulsel juga meminta pengurus di tingkat kabupaten dan kota tidak hanya berfokus pada persoalan struktur, tetapi segera bergerak membangun basis partai di masing-masing wilayah.
Ilham menegaskan proses penunjukan kepengurusan Muscab di internal PPP dilakukan tanpa mahar politik. Pengurus yang telah mendapatkan mandat diminta membuktikan komitmen dengan bekerja membesarkan partai.
”Di PPP, proses penunjukan kepengurusan Muscab berjalan hikmat dan tanpa mahar politik. Kami justru memotivasi para pengurus DPC untuk bekerja keras dan membesarkan partai di daerahnya masing-masing,” pungkas Ilham.
14 DPC Penerima SK
Empat belas DPC yang disebut telah menerima SK antara lain:
- Luwu Timur — Ketua Budiman, S.E., S.IP.; Sekretaris Muhammad Hidayat Hasan, S.E.
- Jeneponto — Ketua H. Muh. Iman Taufiq HB, S.E., M.M.; Sekretaris Haryanto.
- Pangkep — Ketua Syamsinar; Sekretaris H. Mustakim.
- Parepare — Ketua Dr. Ir. A. Muh. Yusuf Harun, S.T., M.Si., IPM., ASEAN Eng.; Sekretaris Jamaluddin, S.E.
- Soppeng — Ketua Mursalin, S.E.; Sekretaris Ir. H. Asake.
- Selayar — Ketua Putra; Sekretaris Dr. Andi Mulyadi Radjab, S.E., M.M.
- Takalar — Ketua Dr. H. Burhanuddin B., S.E., Ak., M.Si.; Sekretaris Irwan, S.E., M.Ak., CRP., Mappi.
- Bantaeng — Ketua Hj. Jumrah; Sekretaris Muh. Nasrun Jamal.
- Wajo — Ketua Sufriadi Arif, S.Pd.I., M.Si.; Sekretaris Alif Kurniawan, S.Ars.
- Barru — Ketua H. Armandsyah Arifuddin, B.Sc.; Sekretaris Andi Wahyudi Wahab, S.Kom.
- Bulukumba — Ketua Vikra Zulfikar Askar; Sekretaris Muhammad Amiruddin, S.Pd.
- Luwu Utara — Ketua Irmawati; Sekretaris Muhammad Ansori.
- Sidrap — Ketua H. Pathuddin, S.T., M.Si.; Sekretaris Nurfadli Suyuti, S.H.
- Satu DPC lainnya belum tercantum dalam data kepengurusan yang tersedia.


