Desa Terkini, Jakarta – Pemerintah menyiapkan perubahan mendasar dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menggeser pola subsidi berbasis barang menjadi bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kebijakan tersebut sedang dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar berhak.
“Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, transformasi sistem bantuan sosial akan didukung penerapan Digital Single ID yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun 2026.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai,” ujarnya.
Melalui integrasi data yang terpusat dalam Digital Single ID, pemerintah menargetkan penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran. Verifikasi identitas penerima manfaat dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga risiko salah sasaran maupun kebocoran anggaran dapat diminimalkan.
Salah satu teknologi yang saat ini tengah diuji coba adalah face recognition atau pengenalan wajah. Teknologi tersebut memungkinkan proses verifikasi penerima bantuan dilakukan secara digital berdasarkan identitas yang telah terhubung dalam sistem.
“Sekarang kami sedang melakukan piloting di 42 kabupaten/kota. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition, Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos,” kata Luhut.
Ia juga menjelaskan kemampuan teknologi AI yang digunakan dalam pengembangan sistem tersebut. Menurutnya, AI mampu memproses dan menganalisis dokumen dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
“Kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya,” ujarnya.
Pemanfaatan Digital Single ID tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga berencana mengintegrasikan sistem tersebut dengan berbagai program lainnya, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan dukungan data yang terintegrasi, proses penyaluran kredit dinilai dapat berlangsung lebih akurat karena profil dan rekam jejak calon penerima dapat dipantau secara lebih jelas.
“Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya,” kata Luhut.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung perkembangan proyek Digital Single ID pada Juli mendatang. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam menentukan arah implementasi sistem secara lebih luas di berbagai wilayah Indonesia.
