Desa Terkini, Makassar – Target pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih (KDMP) pada 2026 dipangkas menjadi sekitar 40.000 unit. Pemerintah kini memprioritaskan penyelesaian pembangunan dan operasional koperasi yang telah dibentuk sebelum melanjutkan ekspansi pada tahun berikutnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memfokuskan seluruh sumber daya untuk memastikan puluhan ribu koperasi tersebut dapat beroperasi sesuai target. Dari jumlah itu, realisasi diperkirakan mencapai sekitar 36.000 unit, sementara alokasi anggaran disiapkan hingga 40.000 koperasi.
“Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai Rp40 ribu tahun ini,” ujar Zulhas sapaanya usai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi APDESI Sulawesi Selatan (Sulsel) di Aula Manunggal, Sabtu 4 Juli 2026.
Menurut Zulhas, pemerintah memilih memastikan koperasi yang sudah terbentuk dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dibanding mengejar target kuantitas.
“Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kita lihat perkembangan seperti apa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat penyaluran berbagai program pemerintah. Bantuan sosial, sarana produksi pertanian, hingga layanan pembayaran tagihan direncanakan terintegrasi melalui koperasi tersebut.
“Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop (disimpan) ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes,” kata Zulhas.
Selain berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan layanan, Kopdes juga diproyeksikan menjadi offtaker hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Skema ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani dan nelayan sehingga memperoleh harga yang lebih baik.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait operasional 40.000 Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
“Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan (Kopdes) itu harus aturan pusat. Kita tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan,” ujarnya.
Jufri menambahkan, keputusan mengenai pengurangan target koperasi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Adapun di Sulawesi Selatan, struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk dengan 3.059 pengurus yang tersebar di 24 kabupaten dan kota.
Reporter : Andi Alfath
