Desa Terkini, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyiapkan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 900 titik yang telah siap beroperasi.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memaparkan strategi integrasi program Kemensos dengan Kopdes Merah Putih dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa 28 Juli 2026.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Ini kita akan coba jajaki. Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan 3, nanti akan kita lihat dan simulasikan. Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, selama ini pencairan bansos dilakukan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia. Melalui skema baru ini, akses pencairan akan didekatkan ke masyarakat dengan memanfaatkan gerai KDMP di tingkat desa.
Meski demikian, uji coba tersebut tidak mengubah mekanisme penyaluran yang berlaku saat ini. Bank Himbara tetap menjadi penyalur resmi dengan membuka layanan melalui agen bank yang ditempatkan di gerai KDMP. Data penerima manfaat juga tetap dikelola oleh pihak perbankan.
Adapun bantuan sosial yang akan disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Gus Ipul menegaskan, skema baru ini bukan berarti menghapus peran PT Pos Indonesia.
Menurutnya, PT Pos tetap memiliki fungsi penting dalam menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penerima manfaat dengan kondisi khusus seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas berat melalui layanan antar langsung ke rumah.
“KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat tidak perlu jauh-jauh dan bisa lebih mudah mengakses,” ujarnya.
Ia menambahkan, terdapat dua opsi pengembangan penyaluran bansos melalui KDMP. Untuk saat ini, bank akan membuka agen di gerai koperasi.
Sementara apabila regulasi telah disempurnakan, bukan tidak mungkin penyaluran dilakukan langsung melalui KDMP.
“Jadi, ada dua pilihannya. Pertama, pihak perbankan akan membuka agen di KDMP-KDMP. Yang kedua, kalau regulasinya sudah ada perubahan, bisa jadi penyalurannya lewat langsung ke KDMP. Tapi, untuk sekarang regulasinya memang melalui Himbara,” jelasnya.
Selain penyaluran bansos, Kemensos juga menyiapkan empat strategi yang diintegrasikan dengan KDMP. Pertama, mendorong seluruh keluarga penerima manfaat menjadi anggota koperasi. Kedua, membuka peluang agar produk hasil usaha penerima manfaat dipasarkan melalui KDMP. Ketiga, secara bertahap menjadikan KDMP sebagai lokasi penyaluran bansos. Keempat, mendorong keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pokok melalui koperasi di desa masing-masing.
Menurut Gus Ipul, integrasi tersebut akan memperluas akses layanan pemerintah sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.
Rakortas tersebut juga membahas percepatan operasional KDMP serta penyelesaian regulasi melalui Peraturan Presiden (Perpres). Pemerintah menargetkan KDMP menjadi pusat layanan desa yang mengintegrasikan fungsi logistik, distribusi bantuan pemerintah, penyaluran pupuk, sembako, hingga pelayanan kesehatan, sehingga berbagai layanan publik dapat diakses masyarakat dalam satu titik di desa.
