Desa Terkini, Makassar – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Eva Stevany Rataba membantah pernah menerima maupun mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Bantahan itu disampaikan Eva setelah namanya tercatat dalam kelompok desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Masuknya nama Eva dalam desil 4 menjadi sorotan lantaran kelompok desil 1 hingga 4 termasuk kelompok yang diprioritaskan dalam penyaluran sejumlah program bantuan sosial pemerintah.
Eva mengaku mempertanyakan bagaimana namanya bisa masuk dalam kelompok tersebut. Persoalan itu bahkan ia bawa dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meminta penjelasan mengenai sumber dan proses pendataan.
“Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tersebut,” kata Eva dikutip dari Warta Ekonomi.
Untuk memastikan persoalan tersebut, Eva kemudian mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara. Ia meminta data yang mencantumkan namanya diperiksa dan dikoreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
Menurut Eva, klarifikasi penting dilakukan agar status seseorang dalam data sosial pemerintah tidak langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan pernah menerima bantuan sosial.
Desil 4 Tak Otomatis Penerima PKH
Eva juga meluruskan anggapan bahwa masyarakat yang tercatat dalam desil 4 otomatis merupakan penerima PKH.
Ia menjelaskan, desil merupakan pengelompokan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara penetapan penerima program bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme serta persyaratan tersendiri.
Karena itu, Eva menilai klaim yang menyebut dirinya pernah menerima PKH hanya berdasarkan status desil 4 tidak dapat serta-merta dibenarkan.
Ia meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan sebelum data tersebut diverifikasi dan dikonfirmasi kepada instansi yang memiliki kewenangan atas pendataan maupun penyaluran bantuan sosial.
Soroti Akurasi Data Bansos
Persoalan yang dialaminya, kata Eva, justru memperlihatkan pentingnya memastikan kualitas DTSEN sebagai basis data sosial ekonomi pemerintah.
Menurutnya, apabila terdapat ketidaktepatan dalam pendataan, dampaknya tidak hanya menyangkut individu yang namanya tercatat keliru. Kesalahan data juga berpotensi memengaruhi masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran bantuan pemerintah.
“Jika data seorang anggota DPR RI saja dapat keliru, tentu ada kemungkinan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan juga mengalami kesalahan pendataan,” ujarnya.
Eva mendorong instansi terkait menelusuri sumber data, memperbaiki informasi yang tidak sesuai, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data sosial ekonomi.
Ia menilai akurasi data menjadi hal penting agar program bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria.
Kekayaan Eva Tercatat Rp16,17 Miliar
Status Eva yang masuk dalam desil 4 juga menjadi perhatian karena disebut tidak sejalan dengan kondisi finansialnya.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetorkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023, Eva tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp16,17 miliar.
Meski demikian, Eva menegaskan persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan sekadar status dirinya dalam kelompok desil, melainkan bagaimana sistem pendataan sosial ekonomi dapat menghasilkan data yang akurat.
Ia berharap pemerintah melakukan verifikasi dan pembenahan secara menyeluruh sehingga data penerima maupun kelompok sasaran bantuan sosial benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
