Desa Terkini, Makassar – Sejumlah penerbangan jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dari Sulawesi Selatan (Sulsel) menuju Arab Saudi dibatalkan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng). Penyelenggara perjalanan umrah diminta mempertimbangkan penundaan keberangkatan hingga kondisi keamanan dinilai lebih kondusif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan pembatalan penerbangan yang dijadwalkan menuju Jeddah, Riyadh, dan Madinah pada Senin 12 Oktober 2026.
Pembatalan tersebut diduga berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, termasuk serangan yang dilaporkan terjadi di Bandara Riyadh.
“Iya, betul. Jadi, ini baru masuk beberapa laporan terkait dengan pembatalan penerbangan yang rencana penerbangan hari ini ke Jeddah, Riyadh, dan Madinah. Ada beberapa permasalahan yang muncul, salah satunya banyaknya pembatalan penerbangan,” kata Ikbal.
Menurutnya, pembatalan penerbangan tersebut berdampak pada sejumlah jemaah umrah asal Sulsel. Kanwil Kemenhaj pun mulai melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah jemaah yang terdampak.
Tim Kemenhaj Sulsel telah diarahkan menuju bandara untuk mengumpulkan informasi langsung dari jemaah. Pendataan juga akan dilakukan melalui masing-masing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Jumlahnya sementara kami data di sana. Nanti kami juga akan meminta data langsung dari semua travel,” ujarnya.
Ikbal mengatakan pembatalan penerbangan tidak serta-merta membuat perjalanan umrah jemaah dibatalkan. Apabila kondisi keamanan kembali memungkinkan, keberangkatan dapat dijadwalkan ulang atau reschedule.
Jadwal baru nantinya akan menyesuaikan perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi. Penyelenggara perjalanan umrah dapat kembali memberangkatkan jemaah setelah kondisi dinilai aman.
Meski demikian, Ikbal mengimbau penyelenggara perjalanan umrah di Sulsel untuk sementara menunda pemberangkatan jemaah yang belum berangkat.
“Kami mengimbau kepada jemaah umrah, terutama teman-teman travel, untuk menunda dulu pemberangkatan umrah. Karena memang saat ini eskalasi politik di Saudi sedang tinggi. Contohnya, penerbangan dibatalkan,” tegasnya.
Ia meminta penyelenggara perjalanan lebih cermat memantau perkembangan situasi sebelum menetapkan jadwal keberangkatan. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat perubahan jadwal penerbangan.
Travel Diminta Koordinasi dengan Maskapai dan Hotel
Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), H. M. Azhar Gazali, mengatakan sejumlah maskapai membatalkan penerbangan dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan perjalanan internasional.
Azhar memperkirakan penerbangan yang dibatalkan pada Senin 12 Oktober 2026 ini dapat kembali diberangkatkan dalam satu hingga dua hari ke depan.
Sementara itu, jadwal penerbangan jemaah yang telah dipersiapkan untuk satu minggu mendatang sejauh ini masih berjalan sesuai rencana.
“Info terakhir yang saya dapat dari penerbangan yang hari ini cancel flight itu semoga bisa diberangkatkan dalam 1-2 hari ini, sementara schedule yang sudah berjalan dalam 1 minggu ke depan untuk persiapan keberangkatan itu masih tetap sesuai dengan schedule-nya,” kata Azhar kepada desaterkini.id melalui sambungan telepon, Senin 12 Oktober 2026.
Ia meminta jemaah tetap tenang dan bersabar sembari menunggu perkembangan situasi keamanan. Menurutnya, komunikasi antara penyelenggara perjalanan, maskapai, pihak hotel, dan mitra di Arab Saudi menjadi hal penting untuk mengantisipasi perubahan jadwal.
Jika penerbangan harus dijadwalkan ulang, travel diharapkan segera berkoordinasi dengan maskapai dan pihak hotel agar penyesuaian jadwal dapat dilakukan tanpa merugikan jemaah.
“Yang paling utama di sini adalah melakukan komunikasi dengan pihak airlines, pihak hotel, dan pihak yang terkait yang berada di Saudi. Untuk bisa mengatur kembali, reschedule kembali keberangkatan agar tidak ada yang dirugikan,” terangnya.
Azhar juga meminta pemerintah memberikan informasi yang akurat dan menenangkan kepada calon jemaah. Menurutnya, perubahan jadwal keberangkatan atau reschedule perlu menjadi pilihan apabila maskapai belum dapat melayani penerbangan akibat situasi keamanan.
“Jika memang travel tidak bisa berangkat dengan alasan pesawat tidak terbang, karena kondisi di Timur Tengah, saya pikir ini faktor komunikasi yang bagus saja hingga bisa melakukan peralihan jadwal keberangkatan sampai menunggu kondisi yang membaik,” pintanya.
”Tapi yang perlu di pertimbangkan, adalah harus jadi pemikiran kita bersama, untuk mencari jalan keluar,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa penjadwalan ulang berbeda dengan pembatalan perjalanan. Karena itu, jemaah diharapkan tetap berkoordinasi dengan travel masing-masing untuk mengetahui perkembangan jadwal keberangkatan.
”Jemaah diharapkan tetap tenang, travel pasti bertanggung jawab berkomunikasi dengan pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri,” tegasnya.
Kemenhaj RI Minta Jemaah Tingkatkan Kewaspadaan
Di tingkat nasional, Kemenhaj juga mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah, meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan keamanan di Timur Tengah.
Juru Bicara Kemenhaj RI, Ichsan Marsha, meminta WNI tetap tenang, mengutamakan keselamatan, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari otoritas setempat.
“Kami mengimbau WNI di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Hindari lokasi rawan, patuhi aturan yang berlaku, serta ikuti arahan otoritas setempat. Keselamatan harus menjadi prioritas,” ujar Ichsan di Jakarta, Minggu (11/10/2026).
Kemenhaj juga meminta jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan serta mengikuti arahan keselamatan dari otoritas setempat.
Sementara bagi jemaah yang belum berangkat, pemerintah meminta agar terus memantau perkembangan situasi, memastikan status penerbangan, serta berkoordinasi dengan PPIU mengenai kesiapan keberangkatan.
Kemenhaj turut mengingatkan WNI agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Jemaah juga diminta memantau perkembangan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, dan Kementerian Luar Negeri.
Reporter : Andi Alfath
