Desa Terkini, Makassar – Pemerintah daerah (Pemda) di Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyinkronkan usulan Program Listrik Desa (Lisdes) 2026–2029. Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan usulan lokasi yang diajukan pemda sesuai dengan kebutuhan di lapangan sekaligus memetakan kesiapan lahan, perizinan, dan infrastruktur pendukung.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Desa dan Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan di Sulawesi Selatan, Senin (21/9/2026). Kegiatan digelar di Kantor PT PLN (Persero) UID Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar).
Program Lisdes diarahkan untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan layanan, termasuk warga di wilayah perdesaan, kepulauan, dan daerah yang sulit dijangkau.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, mengatakan listrik merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga kegiatan ekonomi.
Ia menyebut Program Listrik Desa 2026–2029 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik ke wilayah yang masih membutuhkan peningkatan layanan.
Untuk Sulsel, rasio elektrifikasi tercatat 97,035 persen, sedangkan rasio desa berlistrik mencapai 98,91 persen. Meski demikian, masih terdapat wilayah yang membutuhkan peningkatan akses maupun keandalan pasokan listrik.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan berbagai aspek yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program. Dukungan tersebut antara lain berupa ketersediaan lahan, penyelesaian perizinan kawasan hutan, persetujuan lingkungan, akses menuju lokasi, serta infrastruktur pendukung.
EVP Pengembangan Listrik Desa PT PLN (Persero), Ahmad Mustaqir, menekankan pentingnya validasi data lokasi yang diusulkan pemerintah daerah. Menurutnya, kesiapan lahan dan kelengkapan perizinan juga menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan usulan.
Usulan dari pemerintah kabupaten dan kota selanjutnya dikonfirmasi dan divalidasi bersama Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, PLN, Kementerian ESDM, serta kementerian dan lembaga terkait. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut pada tahapan berikutnya.
Salah satu daerah yang mengajukan usulan adalah Kabupaten Barru. Berdasarkan roadmap Lisdes Sulsel 2026–2029, Barru mengusulkan 12 lokasi, dengan enam lokasi direncanakan pada 2026 dan enam lokasi lainnya pada 2027.
Dari 12 lokasi tersebut, enam di antaranya berkaitan dengan kawasan hutan. Kondisi itu membuat proses penyiapan lahan dan perizinan menjadi salah satu aspek yang perlu dikawal pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Sementara itu, Pemkab Sinjai juga mengikuti sinkronisasi usulan program listrik perdesaan bersama PLN. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sinjai, Hj. Sukmawati, yang mewakili Bupati Sinjai Ratnawati Arif, mengatakan koordinasi diperlukan agar usulan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, akses listrik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang pendidikan, pelayanan publik, pertanian, UMKM, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sinkronisasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, PLN, Kementerian ESDM, serta lembaga terkait menjadi bagian dari tahapan pengawalan Program Listrik Perdesaan di Sulawesi Selatan.
Selain validasi lokasi, pemerintah daerah memiliki peran dalam menyiapkan lahan, membantu penyelesaian perizinan, serta melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran program.
PLN Target 5.700 Desa Hingga 2029
Diberitakan sebelumnya, PT PLN (Persero) menyiapkan anggaran lebih dari Rp7 triliun untuk melanjutkan program Listrik Desa (Lisdes) pada 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jaringan listrik di ribuan desa sebagai bagian dari target penyambungan listrik ke sekitar 5.700 desa di seluruh Indonesia hingga 2029.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, pada tahun anggaran 2025 PLN mendapat penugasan membangun jaringan listrik di 1.516 lokasi dengan alokasi anggaran Rp3,6 triliun. Hingga 27 Juni 2026, pembangunan telah selesai di 1.433 lokasi, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian.
“Khusus untuk 2025 dan juga keberlanjutannya pada tahun 2026. Di tahun anggaran 2025, pembangunan listrik desa di 1.516 lokasi. Dan ini sampai tanggal 27 Juni sudah selesai di 1.433 lokasi. Ini sedang dalam proses penyelesaian dengan program anggaran Rp3,6 triliun,” ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis 2 Juli 2026.
Melalui program tersebut, PLN menargetkan sekitar 5.700 desa di berbagai wilayah Indonesia dapat teraliri listrik secara bertahap hingga 2029.
Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Sulselrabar, Niki Rendra Adisetiawan, menegaskan PLN berkomitmen mendukung percepatan elektrifikasi hingga ke pelosok negeri.
“PT PLN (Persero) UID Sulselrabar berkomitmen penuh menghadirkan Energi Berkeadilan hingga ke pelosok negeri. Saat ini, fokus percepatan elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada daerah-daerah pengembangan yang masih jauh dari jaringan listrik eksisting (grid). Penetrasi ini disesuaikan dengan kebutuhan sektor rumah tangga, pertanian, perkebunan, hingga fasilitas umum guna mendorong roda perekonomian lokal,” ujar Niki.
Meski demikian, menurutnya, upaya menghadirkan listrik ke seluruh wilayah Sulsel masih menghadapi tantangan geografis yang cukup kompleks. Masih terdapat sejumlah daerah, dusun, dan kampung yang akses jalannya harus melintasi kawasan hutan.
Selain itu, beberapa wilayah masih sangat terisolasi dan hanya dapat dijangkau menggunakan moda transportasi khusus, seperti motor modifikasi. Kondisi tersebut dijumpai di Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara (Lutra)
Tantangan serupa juga dihadapi di wilayah kepulauan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 26 desa yang tersebar di kawasan kepulauan, sementara di Kabupaten Pangkep terdapat 27 desa yang tersebar di lebih dari 60 pulau.
Di tengah tantangan tersebut, PLN terus menyiapkan berbagai strategi agar pemerataan akses listrik tetap berjalan. Selain memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pembebasan akses maupun logistik, PLN juga menghadirkan inovasi teknologi berupa PLTS individu SuperSUN.
Reporter : Andi Alfath
