Desa Terkini, Makassar – Pemerintah mendorong desa tidak hanya menjadi sasaran pemberantasan peredaran narkoba, tetapi juga bagian dari solusi persoalan pengangguran melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperluas program pemberdayaan masyarakat dan pencegahan narkoba hingga tingkat desa.
Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk membuka kesempatan kerja serta Desa Bersih Narkoba (Bersinar) untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah perdesaan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan Kemendes PDT siap mendukung program Poliran melalui sejumlah program pengembangan ekonomi desa. Menurutnya, sektor ekonomi perdesaan memiliki potensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Kami miliki program Desa Ekspor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja dan juga punya program Desa Wisata yang membutuhkan banyak tenaga kerja,” kata Yandri seusai bertemu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat 30 Oktober 2026.
Selain Desa Ekspor dan Desa Wisata, Kemendes PDT juga mengembangkan desa tematik, seperti Desa Ayam Petelur dan Desa Ikan Nila. Program tersebut diharapkan membuka peluang kerja sekaligus menjadi pemasok bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yandri menilai penyelarasan program ekonomi desa dengan Poliran dapat memperluas kesempatan kerja masyarakat perdesaan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi diharapkan turut mendukung upaya mengurangi pengangguran.
Di sisi lain, kedua kementerian juga memperkuat program Desa Bersinar untuk mencegah peredaran narkoba dan minuman keras. Kemendes PDT menilai persoalan tersebut dapat mengganggu keamanan serta aktivitas masyarakat di desa.
Yandri menyebut jumlah desa di Indonesia mencapai 75.026. Seluruh wilayah tersebut menjadi sasaran penguatan pencegahan narkoba melalui kolaborasi dengan Polri.
“Jumlah desa 75.026 itu insyaallah akan menjadi fokus kami bagaimana narkoba itu tidak menyasar warga di desa. Jadi kami siap untuk melaksanakan kolaborasi ini dengan program Desa Bersinar,” ujarnya.
Untuk memperluas pelaksanaan program, Yandri juga mengajak 10 asosiasi desa mendukung sosialisasi dan pencegahan narkoba hingga ke tingkat masyarakat.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan kerja sama dengan Kemendes PDT diperlukan untuk memperkuat edukasi dan literasi masyarakat mengenai bahaya narkoba, termasuk kepada anak-anak sejak dini.
“Kami dengan Kementerian Desa ingin bekerja sama lebih erat lagi bagaimana kita memberikan edukasi literasi ini pada masyarakat kita, anak-anak kita dari tingkat bawah hingga menengah,” kata Suyudi.
Menurutnya, peredaran narkoba kini tidak hanya menjadi persoalan perkotaan, tetapi juga telah menjangkau wilayah pedesaan. Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain Desa Bersinar, Polri mengembangkan Poliran untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, termasuk warga yang telah menjalani rehabilitasi tetapi belum memperoleh pekerjaan.
Melalui program tersebut, Polri akan membantu proses perekrutan, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja ke perusahaan yang membutuhkan.
“Harapannya bagaimana masyarakat kita yang pengangguran, termasuk yang berkebutuhan karena pascarehabilitasi belum mendapat pekerjaan, ini bisa dipekerjakan sehingga bisa produktif, sehingga angka kriminalitas bisa menurun, situasi kamtibmas bisa kondusif,” jelas Suyudi.
Reporter : Bayu
