Desa Terkini, Makassar – Pemangkasan Dana Desa disebut mulai berdampak terhadap kemampuan desa menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur Sulsel, Senin 21 September 2026.
Anggota Komite I DPD RI Ade Yuliasih mengatakan sejumlah desa mengeluhkan keterbatasan anggaran karena sebagian Dana Desa harus menopang program prioritas pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian program yang telah direncanakan desa tidak dapat berjalan.
“Ya memang banyak desa yang mengeluh karena program-program desanya sendiri tidak bisa terlaksana tapi ini prioritas dalam hal ini sekarang masih konsen dalam melaksanakan asta cita program pemerintah pusat,” kata Ade saat ditemui awak media selepas rapat.
Ade mengatakan Komite I DPD RI datang ke Sulsel untuk memperoleh masukan langsung mengenai kondisi desa setelah adanya perubahan kebijakan Dana Desa.
Menurut dia, pemerintah desa tetap dituntut produktif dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun memiliki keterbatasan kemampuan anggaran.
“Ya memang banyak desa yang mengeluh karena program-program desanya sendiri tidak bisa terlaksana tapi ini prioritas dalam hal ini sekarang masih konsen dalam melaksanakan asta cita program pemerintah pusat ya tapi ini juga tadi banyak masukan dari beberapa asosiasi termasuk ATFC, dari KNPI dan juga dari Kepala Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Maros tadi juga ini luar biasa bagus artinya di sini juga diwakili ada dari pihak kementerian desanya.”
Masukan dari Sulsel tersebut, lanjut Ade, akan menjadi bahan Komite I DPD RI dalam pembahasan bersama kementerian yang menjadi mitra kerjanya, terutama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Dalam Negeri.
“Ini juga menjadi catatan kami juga di DPD RI Komite 1 tentunya yang mana mitra kerja kami juga kementerian desa dan kementerian dalam negeri tentu saja nanti dalam rapat RDP dengan mereka kita akan memberikan masukan supaya masalah-masalah yang ada di desa ini tidak hanya di Sulawesi Selatan tentu saja se-Indonesia karena kami juga mewakili dari Sabang sampai Merauke 38 provinsi tentu saja ini menjadikan masukan yang mungkin harus ada solusinya supaya desa tetap bisa membangun dan bisa berkarya dan intinya bisa melayani masyarakat dengan baik.”
Ade menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi desa di Sulsel, tetapi berpotensi menjadi persoalan yang perlu dibahas secara nasional.
Desa Minta Perbaikan Tata Kelola Dana Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel Muh Saleh mengatakan kedatangan Komite I DPD RI menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi desa.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah harapan pemerintah desa terhadap perbaikan tata kelola Dana Desa, termasuk besaran anggaran yang diterima.
“Ya hari ini kita bersama Komite 1 DPD RI melakukan rapat kerja dan ini tentu adalah ingin menjawab berbagai keluhan dari teman-teman yang ada di desa dan saya kira ini sangat bagus dan kita perlu apresiasi kehadiran pimpinan DPD RI Komite 1 karena berbagai persoalan-persoalan yang selama ini menjadi ini kita sampaikan secara langsung ke DPD RI untuk ditindaklanjuti terkait dengan dana desa misalnya teman-teman dari desa sangat berharap bahwa ada perbaikan tata kelola kemudian perbaikan mungkin dari sisi nominal jumlah dana desa yang diterima sama seperti tahun 2024 yang lalu,” kata Saleh.
Selain Dana Desa, Saleh menyebut tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga masih membutuhkan penyempurnaan.
“Yang kedua terkait dengan tata kelola KDMP juga masih perlu disempurnakan dan tentu ini menjadi catatan bagi kita sudah menyampaikan ke DPD RI untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulsel menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan desa.
Saleh mengatakan Gubernur Sulsel memberikan perhatian terhadap penguatan desa melalui dukungan khusus yang nilainya disebut mencapai Rp30 miliar pada tahun ini.
“Bapak Gubernur sangat berharap bahwa desa-desa kita ini di Sulawesi Selatan bisa tumbuh dengan cepat dengan memberi apresiasi dan memberi bantuan khusus kepada desa-desa tahun ini tidak kurang dari 30 miliar dana yang diperlukan untuk desa untuk mendukung percepatan pembangunan di desa ini adalah wujud kehadiran pemerintah provinsi di Sulawesi Selatan di desa-desa karena selama ini kita tahu persis bahwa desa sangat membutuhkan bagaimana mengelola potensi ekonomi yang ada di desa,” jelasnya.
Realisasi Dana Desa Disebut Capai 88 Persen
Saleh juga menyampaikan perkembangan penyaluran Dana Desa di Sulsel. Hingga saat ini, realisasi anggaran disebut telah mencapai sekitar 88 persen.
“Teknisnya saya kira yang kalau ini nanti ada perkembangan dari direktur fasilitasi dana desa. Yang jelas kita secara proporsional dari realisasi anggaran kita sudah kurang lebih 88% dan ini adalah suatu bentuk bahwa pemampatan dana desa yang ada sekarang ini bisa dioptimalkan oleh pemerintah desa dengan sisa waktu yang ada dan insya Allah kita bisa maksimalkan minimal pencairan sampai Desember ini,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai lima desa yang disebut masih mengalami hambatan pencairan Dana Desa dan peluang pencairannya, Saleh menyatakan masih akan melakukan koordinasi untuk memastikan kondisi tersebut.
“Iya. saya belum dapat catatannya tapi saya akan koordinasikan,” kata Saleh.
