Desa Terkini, Makassar – Dana Desa di Sulawesi Selatan terus menunjukkan peran penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat pedesaan. Hingga 31 Maret 2026, realisasi Dana Desa tercatat mencapai Rp151,85 miliar atau 8,82 persen dari total pagu sebesar Rp1,72 triliun.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, percepatan penurunan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), hingga pengembangan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Merah Putih.
Penyaluran Dana Desa menjadi bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang hingga akhir Maret 2026 telah terealisasi sebesar Rp8,05 triliun atau 30,07 persen dari total pagu. Alokasi yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dinilai semakin memperkuat pembangunan yang inklusif hingga ke wilayah pedesaan.
Keberadaan Dana Desa juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar warga, desa kini tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.
Data Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan menunjukkan, hingga 31 Maret 2026 realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp12,76 triliun atau tumbuh 9,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp2,34 triliun atau 16,31 persen dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,21 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp1,27 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp18,43 miliar, serta Pajak Lainnya yang tercatat minus Rp159 miliar.
Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp52,43 miliar atau 14,04 persen dari target. Rinciannya terdiri atas Bea Masuk Rp30,89 miliar, Bea Keluar Rp10,74 miliar, dan Cukai sebesar Rp10,80 miliar.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp956,83 miliar atau 26,03 persen dari target Rp3,68 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp648,43 miliar.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp4,71 triliun atau 18,96 persen dari pagu yang tersedia. Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp3,19 triliun, belanja barang Rp1,16 triliun, serta belanja modal Rp356,94 miliar yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan terminal.
Selain itu, bantuan sosial telah disalurkan sebesar Rp4,28 miliar kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia.
Untuk Transfer ke Daerah, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp5,81 triliun, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp2,02 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp59,09 miliar. Sementara DAK Fisik belum terealisasi hingga akhir Maret 2026.
Belanja negara juga mendukung berbagai sektor strategis. Fungsi pelayanan umum menyerap Rp8,24 triliun, pendidikan Rp1,35 triliun, keamanan Rp1,07 triliun, pertahanan Rp929,81 miliar, ekonomi Rp410,74 miliar, dan kesehatan Rp387,70 miliar.
Manfaat APBN juga dirasakan langsung masyarakat melalui sejumlah program nasional. Di Sulawesi Selatan, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 1,98 juta penerima manfaat. Selain itu, terdapat lebih dari 1.200 koperasi aktif yang mendapat penguatan, 16 Sekolah Rakyat yang telah terealisasi, produksi padi mencapai 5,39 juta ton, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,22 triliun.
Di sektor perumahan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membantu pembiayaan 3.198 unit rumah dengan nilai mencapai Rp399,55 miliar.
Dengan penyaluran anggaran yang terus berjalan hingga ke tingkat desa, APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
