Desa Terkini, Jakarta – Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara sebagai penggantinya, Senin 14 September 2026.
Pergantian tersebut berlangsung ketika pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan fiskal, mulai dari menjaga defisit anggaran, stabilitas rupiah, pembiayaan APBN hingga mempertahankan kepercayaan investor.
Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan secara spesifik alasan pencopotan Purbaya. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul selama masa jabatannya tidak dapat langsung disimpulkan sebagai penyebab pergantian, melainkan menjadi konteks dalam membaca perubahan tersebut.
Purbaya sebelumnya dikenal membawa pendekatan agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui upaya meningkatkan likuiditas ke sektor perbankan agar kredit tumbuh dan aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat.
Pendekatan tersebut sejalan dengan ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, pada saat bersamaan, muncul perhatian terhadap tekanan fiskal, pelemahan rupiah, kepastian arah kebijakan ekonomi dan komunikasi pemerintah mengenai pembiayaan APBN.
Salah satu isu yang sempat menjadi sorotan adalah rencana penggunaan keuntungan Danantara sebesar Rp120 triliun untuk mendukung kebutuhan APBN. Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan polemik setelah pihak Danantara menyatakan rencana tersebut belum pernah dibahas sebagaimana diberitakan.
Persoalan itu turut menempatkan koordinasi dan komunikasi antarlembaga sebagai perhatian dalam pengelolaan fiskal. Bagi Menteri Keuangan, informasi mengenai sumber pembiayaan negara berkaitan langsung dengan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.
Di tengah situasi tersebut, Prabowo memilih figur yang sudah lama berada di dalam tubuh Kementerian Keuangan.
Bukan Orang Baru di Kementerian Keuangan
Suahasil Nazara bukan figur baru dalam pengelolaan keuangan negara.
Lahir di Jakarta pada 23 November 1970, Suahasil merupakan ekonom dengan latar belakang akademik panjang. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994, kemudian memperoleh gelar master dari Cornell University dan doktor dari University of Illinois Urbana-Champaign pada 2003.
Sebelum masuk ke pemerintahan, Suahasil dikenal sebagai akademisi di Universitas Indonesia. Ia kemudian dipercaya menduduki sejumlah posisi penting dalam bidang kebijakan ekonomi dan fiskal.
Salah satu posisi strategis yang pernah diembannya adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan.
BKF merupakan salah satu pusat perumusan kebijakan fiskal pemerintah. Lembaga tersebut menyiapkan kajian dan rekomendasi terkait kebijakan fiskal, asumsi ekonomi makro, penerimaan negara, belanja negara hingga pembiayaan.
Pengalaman tersebut membuat Suahasil memahami kebijakan fiskal dari sisi perumusan, bukan sekadar pelaksanaan.
Pada 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan. Sejak saat itu, Suahasil menjadi bagian dari jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan melewati berbagai periode penting dalam perekonomian nasional.
Ia berada di lingkungan Kementerian Keuangan ketika Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, perubahan harga komoditas, gejolak ekonomi global hingga berbagai tantangan fiskal.
Dengan pengalaman tersebut, Suahasil tidak membutuhkan waktu panjang untuk mengenali institusi yang kini dipimpinnya.
Ia sudah berada di dalamnya selama bertahun-tahun.
Tantangan Menjaga Pertumbuhan dan Disiplin Fiskal
Rekam jejak Suahasil menunjukkan kecenderungan untuk mempertemukan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan disiplin fiskal.
Dalam sejumlah kesempatan sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menekankan pentingnya menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.
Di sisi lain, Suahasil juga melihat APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membiayai program prioritas pemerintah.
Artinya, pendekatannya tidak semata-mata berorientasi pada penghematan anggaran. Belanja pemerintah tetap dipandang sebagai salah satu penggerak ekonomi, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka fiskal yang terukur.
Pandangan tersebut akan menjadi penting ketika ia mengambil alih kursi Menteri Keuangan.
Sebab tantangan yang dihadapinya bukan hanya menjaga angka defisit tetap terkendali.
Suahasil harus memastikan program prioritas Presiden Prabowo memperoleh dukungan anggaran, sementara ruang fiskal pemerintah tetap memiliki batas.
Pada saat yang sama, ia harus menjaga kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah mengelola utang, pembiayaan dan stabilitas keuangan negara.
Pemerintah juga masih mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Di sinilah pengalaman Suahasil akan diuji.
Sebagai mantan Kepala BKF dan Wamenkeu, ia memahami bagaimana menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan kehati-hatian. Namun, sebagai Menteri Keuangan, ia kini harus mengambil keputusan final atas berbagai pilihan kebijakan fiskal.
Pesan Pertama Suahasil Setelah Dilantik
Pesan awal Suahasil setelah dilantik menunjukkan bahwa pergantian menteri tidak dimaksudkan untuk menghentikan seluruh agenda Kementerian Keuangan yang telah berjalan.
Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan sekaligus menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Dalam konferensi pers pascapelantikan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Senin 14 September, Suahasil mengatakan Presiden memberikan arahan kepadanya untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih 2024-2029.
“Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, [dan] bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Menkeu.
Menurut Suahasil, manfaat APBN bagi masyarakat dan perekonomian diwujudkan melalui berbagai aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor.
Ia juga meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan melanjutkan tugas masing-masing dan bersama-sama menjaga kredibilitas institusi.
“Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Menkeu.
Suahasil mulai memimpin Kementerian Keuangan pada Senin sore dengan melanjutkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara untuk mendukung perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ujian Suahasil Dimulai
Masuknya Suahasil ke kursi Menteri Keuangan memberikan sinyal bahwa pemerintah memilih kesinambungan ketimbang membawa figur baru dari luar Kementerian Keuangan.
Pengalaman panjangnya di BKF dan sebagai Wamenkeu menjadi modal untuk langsung bekerja tanpa harus terlebih dahulu mempelajari mesin birokrasi yang dipimpinnya.
Namun, pengalaman tersebut bukan jaminan keberhasilan.
Sebagai Menteri Keuangan, Suahasil menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Ia harus menjaga defisit tetap terkendali, memperkuat penerimaan negara, memastikan belanja efektif, menjaga ketersediaan pembiayaan dan mempertahankan konsistensi komunikasi pemerintah.
Pada saat yang sama, pemerintah tetap menuntut pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Karena itu, keberhasilan Suahasil tidak hanya akan diukur dari seberapa besar ekonomi tumbuh.
Pasar akan melihat bagaimana rupiah bergerak, bagaimana biaya pembiayaan utang berkembang, bagaimana defisit dikelola, bagaimana penerimaan negara diperkuat dan seberapa konsisten pemerintah menjalankan kebijakan fiskalnya.
Pergantian Purbaya menjadi Suahasil pada akhirnya bukan sekadar pergantian pejabat di Kementerian Keuangan.
Ini merupakan pergantian kendali pada salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan.
Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan dengan berbagai catatan dan perdebatan mengenai pendekatan kebijakan ekonominya. Suahasil masuk membawa pengalaman panjang sebagai teknokrat fiskal yang telah mengenal ruang kerja tersebut dari dalam.
Kini tantangannya adalah membuktikan apakah pengalaman tersebut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjaga kesehatan APBN sekaligus membantu pemerintahan Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Jawabannya tidak akan terlihat dari satu hari pelantikan.
Jawabannya akan terlihat dari angka-angka APBN, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan pasar dalam bulan-bulan mendatang.
