Desa Terkini, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pentingnya peran kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau penerima manfaat secara tepat sasaran.
Kolaborasi BGN dengan Tim Pembina Posyandu Pusat mencakup edukasi gizi, pendataan penerima manfaat, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangkaian Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali, Kamis (22/10/2026).
“Dengan adanya nota kesepahaman ini, kerja sama kita bukan hanya dalam distribusi MBG, tetapi juga mencakup edukasi gizi, pendataan, dan memastikan penerima manfaatnya tepat sasaran,” kata Sudaryono, Jumat (23/10/2026).
Menurut Sudaryono, kader Posyandu memiliki peran strategis karena menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Keberadaan mereka dapat membantu BGN mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.
Ia menjelaskan, sasaran MBG tidak hanya peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Dari sekitar 21 juta sasaran kelompok 3B, lebih dari 10 juta orang telah menerima manfaat program. Karena itu, cakupan penerima masih perlu diperluas.
“MBG ini adalah uang rakyat yang bersumber dari APBN. Karena itu, uang rakyat harus dikonversi menjadi makanan bergizi gratis yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan intervensi gizi kepada penerima manfaat. Di sinilah pentingnya data yang benar, termasuk dengan bantuan kader Posyandu dan PKK,” tegasnya.
Perluasan cakupan dilakukan seiring aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah ini diharapkan memperluas akses makanan bergizi sekaligus mendukung pencegahan masalah gizi sejak dini.
Selain pendataan dan edukasi, Sudaryono mendorong kader Posyandu ikut mengawasi pelaksanaan MBG, termasuk proses pengolahan makanan di SPPG, penerapan standar operasional prosedur (SOP), dan ketepatan distribusi.
“Kami juga membuka ruang bagi kader Posyandu untuk berkolaborasi dengan dapur-dapur SPPG. Mereka bisa melihat, memeriksa, dan memastikan apakah proses memasaknya sudah benar, SOP-nya dijalankan, serta bagaimana distribusinya. Kami ingin kader Posyandu menjadi mata dan telinga BGN di lapangan,” katanya.
Sudaryono menilai keterlibatan masyarakat penting untuk menjaga kualitas program. Informasi dari kader Posyandu yang dekat dengan penerima manfaat dapat menjadi bahan evaluasi agar perbaikan pelaksanaan MBG dilakukan secara lebih responsif.
Melalui kerja sama ini, BGN berharap sinergi dengan Tim Pembina Posyandu Pusat dapat memperkuat ketepatan sasaran, edukasi gizi keluarga, serta pengawasan distribusi MBG agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
