Desa Terkini, Makassar – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Upaya pencegahan sejak dini perlu menjadi prioritas pemerintah agar persoalan yang berulang setiap tahun tidak terus terjadi.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Prof. Philip K. Widjaja, mengatakan persoalan lingkungan, termasuk karhutla, mendapat porsi perhatian yang besar. Namun, ia menilai langkah konkret pemerintah dalam menangani persoalan tersebut belum mendapatkan sorotan media sebesar pemberitaan mengenai peristiwa kebakaran.
Padahal, menurut dia, sejumlah langkah penindakan telah dilakukan pemerintah. Mulai dari penangkapan sejumlah pihak, perusahaan yang masuk daftar hitam, hingga perusahaan yang akan dicabut izinnya.
“Kalau ada kebakaran, beritanya besar. Tapi pemerintah melakukan sesuatu, beritanya kecil. Sehingga terkesan kita tidak melakukan apa-apa. Orang yang ditangkap cukup banyak, perusahaan yang sudah masuk blacklist sudah cukup banyak, perusahaan yang akan dicabut izinnya cukup banyak. Daftarnya banyak sekali,” kata Philip saat ditemui dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) III Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Horison Ultima Kota Makassar, Sabtu 24 Oktober 2026.
Philip yang juga Ketua Umum Permabudhi itu menilai berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya konkret mengatasi persoalan karhutla. Informasi mengenai penanganan dan penindakan juga perlu mendapat perhatian agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penanganan karhutla seharusnya tidak berhenti pada tindakan setelah kebakaran terjadi.
Menurutnya, persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun semestinya mendorong pemerintah memperkuat langkah preventif, terutama sebelum titik api muncul.
“Yang saya inginkan adalah jika masalah itu sudah terjadi dari tahun ke tahun, kita harusnya melakukan hal-hal seperti itu secara preventif. Jadi bukan baru kebakaran, baru kita sibuk secepatnya memadamkan api. Tapi bagaimana kita mencegah sebelum api itu mulai,” tegasnya.
Philip mengatakan persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam pembahasan di lingkungan Wantimpres. Namun, ia tidak bersedia mengungkap lebih jauh substansi pembahasan maupun rekomendasi yang telah disampaikan.
“Ada bahasan-bahasan,” katanya.
Saat diminta menjelaskan lebih jauh, Philip menegaskan tidak dapat mendahului penyampaian hasil pembahasan tersebut.
“Itu menjadi konsentrasi. Tapi kita enggak boleh ngomong sampai di mana lagi, apa-apa, enggak boleh. Itu etikanya,” jelasnya.
Di luar pembahasan kelembagaan, Philip menekankan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan kewajiban setiap umat beragama. Menurutnya, isu lingkungan dapat menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat hubungan antarumat beragama.
Ia mencontohkan keterlibatan Permabudhi dalam membantu masyarakat terdampak karhutla melalui penyaluran masker di tujuh provinsi yang mengalami dampak kebakaran paling parah.
Bantuan tersebut dibagikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang agama.
“Kita tentu saja tidak bisa bawa air ke hutan untuk nyiram-nyiram. Ya, tapi paling tidak kita bantu untuk menyadarkan masyarakat kita tidak ada yang ikut membakar-bakar. Dan yang kena dampaknya, kita bantu,” ujarnya.
Krisis Lingkungan Jadi Persoalan Kemanusiaan
Sementara itu, dikesempatan yang sama, Ketua Permabudhi Sulsel, Yonggris, menilai krisis lingkungan sudah berada pada tahap darurat. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan alam masih perlu diperkuat.
Ia mengatakan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ketika alam mengalami kerusakan, manusia juga akan menanggung konsekuensinya.
“Agama hadir untuk manusia, untuk kemanusiaan. Salah satu kebutuhan manusia itu alam harus bagus, sebab kalau alam rusak, manusia juga ikut rusak,” kata Yonggris.
Menurutnya, misi agama tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama maupun dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana manusia membangun kehidupan yang selaras dengan alam.
Yonggris bahkan memandang persoalan lingkungan sebagai salah satu isu kemanusiaan yang paling memungkinkan untuk mempersatukan berbagai agama.
Karena itu, ia berharap persoalan lingkungan dapat menjadi agenda bersama lintas agama, bukan hanya menjadi perhatian kelompok atau organisasi tertentu.
Dalam ajaran Buddha, kata Yonggris, kepedulian terhadap alam juga memiliki landasan tersendiri. Para Bhikkhu, misalnya, memiliki larangan menebang pohon dan mencemari lingkungan.
Ia juga menyebut menanam pohon dan memelihara hutan sebagai bagian dari perbuatan kebajikan dalam ajaran Buddha.
“Bahkan, ada satu ajaran Buddha yang mengatakan salah satu dari lima kegiatan kebajikan yang menghasilkan buah kebajikan seperti amal jariah adalah menanam pohon,” ujarnya.
Yonggris menambahkan, bumi merupakan satu-satunya tempat tinggal manusia. Karena itu, menjaga kelestariannya bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab bersama.
“Kalau kita tidak melakukan yang terbaik untuk bumi kita, sama dengan kita bunuh diri,” tuturnya.
Ia berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun program di atas kertas. Diperlukan tindakan nyata dan kolaborasi berbagai pihak agar upaya menjaga alam memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.
Reporter : Andi Alfath
