Desa Terkini, Jakarta – Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia turun tipis. Namun, kondisi di sejumlah wilayah masih mengkhawatirkan setelah Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat lonjakan dalam pemantauan terbaru.
Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kemenhut hingga Rabu 7 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB menunjukkan terdapat 1.176 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).
Angka tersebut berkurang 25 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.201 titik.
Di tengah penurunan secara nasional, Kalimantan Tengah mencatat 225 titik panas, naik dari 182 titik pada Selasa 6 Oktober 2026. Sementara itu, Sumatera Selatan mengalami lonjakan dari 71 menjadi 224 titik.
Dengan angka tersebut, kedua provinsi itu menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi di antara enam provinsi prioritas pengendalian karhutla.
Peningkatan juga terjadi di Kalimantan Barat, dari 34 menjadi 47 titik, serta Kalimantan Selatan, dari 18 menjadi 31 titik.
Sebaliknya, jumlah titik panas di Jambi turun dari 21 menjadi 16 titik. Adapun Riau tidak mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam pemantauan tersebut.
Lonjakan Hotspot Perlu Diverifikasi
Data hotspot menjadi salah satu indikator awal untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan. Namun, titik panas yang teridentifikasi melalui satelit tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar.
Pemantauan tersebut menggunakan data satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20. Hasil deteksi tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Satu kejadian kebakaran juga dapat menghasilkan beberapa titik panas yang terdeteksi satelit.
Karena itu, pemantauan, patroli, dan pemeriksaan lapangan atau groundcheck terus diperkuat, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan hotspot.
Pemerintah Siagakan 61 Armada Udara
Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara dengan melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, serta pihak terkait lainnya.
Pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla. Sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 44 unit lainnya disiapkan untuk operasi water bombing atau pemadaman melalui pengeboman air.
Di darat, upaya penanganan meliputi patroli, pemeriksaan lokasi terindikasi terbakar, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, hingga pendinginan.
Perhatian khusus diberikan pada kawasan gambut karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat. Proses pembasahan dan pendinginan perlu dilakukan untuk memastikan lokasi benar-benar aman.
Kualitas Udara di Sejumlah Wilayah Masih Buruk
Selain memantau titik panas, pemerintah juga mengawasi kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikel halus PM2,5.
Pemantauan terbaru menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, beberapa kawasan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua masih mengalami kondisi tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Sejumlah wilayah di Kalimantan bahkan masih menunjukkan kantong kualitas udara dalam kategori berbahaya.
Kondisi tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, konsentrasi partikulat, arah dan kecepatan angin, serta dinamika atmosfer.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Jika kondisi udara memburuk, warga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar.
Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis perlu mendapat perhatian khusus.
Warga Diminta Melaporkan Satwa Terdampak Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi merusak habitat, mengurangi sumber pakan, serta mengganggu jalur pergerakan satwa liar.
Kemenhut melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan unit terkait melakukan pemantauan serta penanganan terhadap satwa yang terdampak.
Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau memasuki kawasan permukiman diminta tidak melakukan evakuasi secara mandiri.
Warga disarankan menjaga jarak, menghindari tindakan yang dapat membuat satwa stres atau agresif, serta mencatat lokasi dan kondisi satwa jika memungkinkan. Temuan tersebut kemudian dapat dilaporkan kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.
Kemenhut juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Penurunan jumlah hotspot secara nasional tidak selalu diikuti penurunan di setiap daerah. Karena itu, deteksi dini, verifikasi lapangan, dan respons cepat tetap diperlukan untuk mengendalikan karhutla.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang membutuhkan penanganan dapat menghubungi Posko Karhutla Kementerian Kehutanan melalui saluran berikut:
- Telepon: 021-5704618
- WhatsApp: +62 8131-00-35000
- Email: posko.karhutla@kehutanan.go.id
Reporter : Bayu
