28 C
Makassar
Selasa, November 3, 2026

Cegah Karhutla dari Desa, Prabowo Minta Warga Diedukasi dan Hotspot Segera Ditangani

Wajib Dibaca

Desa Terkini, Riau – Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat hingga tingkat desa. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi kebakaran dapat ditangani sejak munculnya titik hotspot dan tidak berkembang menjadi titik api.

Arahan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Senin 24 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Presiden meminta jajaran pemerintah tidak menunggu hotspot berkembang menjadi kebakaran. Penanganan dini harus dilakukan dengan mendatangi lokasi dan menyiapkan sarana pendukung, termasuk pembangunan sumur bor.

“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Presiden Prabowo.

Baca juga:  BMKG Gunakan Dry Ice Untuk Atasi Asap Karhutla, Begini Cara Kerjanya

Desa Jadi Garda Depan Pencegahan Karhutla

Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat desa dalam mencegah karhutla. Aparat diminta memberikan edukasi secara langsung kepada warga mengenai larangan pembakaran lahan serta dampak yang dapat ditimbulkannya.

Menurut Presiden, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Kesadaran masyarakat di tingkat desa perlu diperkuat agar praktik pembakaran lahan dapat dicegah sejak awal.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” imbuh Kepala Negara.

Selain edukasi, Prabowo meminta pemerintah daerah bersama TNI dan Polri memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian.

Baca juga:  Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Cegah Karhutla dari Desa

Warga yang hendak membuka lahan diminta melapor kepada kepala desa, camat, atau bupati. Pemerintah nantinya dapat membantu proses tersebut melalui mekanisme yang terorganisasi dengan melibatkan kelompok tani maupun koperasi.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ucap Presiden Prabowo.

Korporasi Terlibat Pembakaran Terancam Dicabut Izinnya

Di sisi lain, Presiden meminta aparat penegak hukum dan unsur intelijen serius mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam praktik pembakaran lahan.

Baca juga:  12 Persen Wilayah Sulbar Masih Blank Spot, Pemprov Minta Pemerintah Pusat Percepat Pemerataan Jaringan

Prabowo menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan bukti bahwa perusahaan memerintahkan atau terlibat dalam pembakaran lahan.

“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira disini main peran yang sangat penting,” ujar Kepala Negara.

Presiden menegaskan upaya menghadapi karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Pemadaman tetap diperlukan, tetapi langkah tersebut harus dibarengi dengan pencegahan dan penegakan hukum.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang dimulai dari tingkat desa, sehingga potensi karhutla dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Reporter : Bayu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Berita Populer