Desaterkini, Makassar – Penyaluran Dana Desa di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir Mei 2026 baru mencapai Rp413,22 miliar atau 24 persen dari total pagu sebesar Rp1,72 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari penguatan Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, penanganan stunting, kesehatan dasar, hingga pemberdayaan masyarakat desa.
Data tersebut terungkap dalam rilis kinerja APBN Anging Mammiri yang disampaikan di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel di Makassar, Jumat (19/6/2026).
Berdasarkan laporan tersebut, Dana Desa menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan perekonomian desa. Dari total pagu Rp1,72 triliun, realisasi hingga 31 Mei 2026 tercatat sebesar Rp413,22 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Sulsel, Angkaswantoro menyampaikan dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang dijalankan di tingkat desa. Beberapa di antaranya adalah penguatan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (Proklim), serta pemberdayaan masyarakat.
Selain Dana Desa, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 3.074 Kopdes yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sementara 2.517 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Aktivitas koperasi tersebut telah mencatatkan 28.632 transaksi, namun dampak ekonomi yang dilaporkan baru mencapai Rp362,84 juta.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mencatat produksi padi Sulsel mencapai 5.399.174 ton dari lahan sawah seluas 1.038.231 hektare. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
Kementerian Keuangan menilai APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi. Selain melalui Dana Desa, dukungan pemerintah juga dilakukan melalui Transfer ke Daerah yang hingga akhir Mei 2026 telah mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari total pagu.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup warga di perdesaan.
