Desa Terkini, Jakarta – Dugaan pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi perhatian Komisi VI DPR RI.
Nilai anggaran yang dinilai sangat besar memicu pertanyaan mengenai kebutuhan, mekanisme pengadaan, hingga sumber pendanaannya.
Isu tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai informasi yang beredar tersebut. Menurutnya, seluruh proses pengadaan harus dijelaskan secara rinci kepada publik.
“Waduh, Koperasi Merah Putih membeli kipas angin hingga Rp1,8 triliun? Itu kipasnya beli berapa? Coba di-track itu,” ujar Mufti dalam rapat.
Ia meminta pemerintah menelusuri informasi tersebut, termasuk jumlah unit yang direncanakan dibeli, spesifikasi barang, harga satuan, sumber pembiayaan, hingga pihak yang mengusulkan pengadaan.
Saat pertanyaan itu ditujukan kepada Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ferry mengaku belum mengetahui informasi mengenai dugaan pengadaan tersebut.
“Saya tidak tahu,Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kalau pengadaannya bukan kami, Pak. Tetapi rasanya angka yang yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.465.000. Tetapi itu, saya enggak tahu persis,” jawab Ferry.
Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan karena Kementerian Koperasi merupakan instansi yang membina pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.
Mufti mengatakan, hingga saat ini Komisi VI DPR juga belum pernah menerima penjelasan mengenai rencana pengadaan kipas angin tersebut. Bahkan, menurutnya, kepala desa sebagai pihak yang nantinya menjadi pengguna fasilitas Kopdes Merah Putih juga belum pernah dilibatkan dalam pembahasan kebutuhan barang.
“Kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu, kami Komisi VI juga tidak tahu, bahkan user-nya, kepala desa, juga tidak diajak bicara. Dan kami juga ingin tahu, duitnya dari mana?” katanya.
Selain itu, Mufti turut menyoroti anggaran pembangunan setiap gerai Kopdes Merah Putih yang disebut mencapai Rp1,6 miliar. Ia mempertanyakan adanya informasi bahwa dana yang sampai ke desa hanya sekitar Rp700 juta.
“Termasuk KDMP yang biaya pembangunannya Rp1,6 miliar, sampai ke desa-desa hanya Rp700 juta, sisanya uangnya ke mana?” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan secara rinci mengenai seluruh komponen biaya pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, termasuk anggaran pengadaan perlengkapan serta alokasi pembayaran pada setiap tahapan pelaksanaan program. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
 Merah Putih menjadi perhatian Komisi VI DPR RI.){kind=link}