Desa Terkini, Jakarta – PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa sebagai bagian dari upaya pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia.
Program tersebut memperoleh dukungan anggaran pemerintah sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama pelaksanaannya di tahun 2026.
Komitmen itu diwujudkan melalui Alignment Forum Program Listrik Desa yang menghadirkan pemerintah pusat, kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, kalangan akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PLN.
Forum ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa di berbagai wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ing Tri Winarno, menekankan pentingnya validasi data agar percepatan Program Listrik Desa dapat berjalan tepat sasaran.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap awal tahun 2026.
Penggunaan anggaran itu akan diawasi bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan pemerataan akses listrik harus diwujudkan melalui langkah konkret agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan kelistrikan tanpa terkecuali.
“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan.
Menurutnya, Program Listrik Desa bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur jaringan listrik, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan ketahanan energi nasional. Karena itu, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak terkait.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menjelaskan bahwa pemerintah bersama PLN telah menyusun peta jalan atau roadmap Program Listrik Desa yang dipadukan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Integrasi kedua program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses listrik secara lebih efektif.
“Kita sudah menyusun roadmap untuk Program Listrik Desa, di mana ini juga kita kombinasikan dengan BPBL atau Bantuan Pasang Baru Listrik. Di sini pemerintah bertugas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menyambungkan ke jaringan (listrik),” kata Andriah.
Progres Listrik Desa
Pelaksanaan Program Listrik Desa juga terus menunjukkan perkembangan yang positif.
Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga.
Sementara hingga akhir 2026, PLN bersama pemerintah menargetkan perluasan layanan ke 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan baru.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa jumlah desa yang belum menikmati akses listrik di wilayahnya menurun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
“Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujar Sherly.
Hal senada disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, yang menegaskan kesiapan pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi yang intensif dengan PLN.
“Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Jika ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Anwar.
