Desa Terkini, Prancis – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Prancis dan Italia meningkatkan kewaspadaan menyusul gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah kota pada Sabtu 17 Oktober 2026.
Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris dan Roma, pemerintah meminta WNI menghindari lokasi demonstrasi, menjauhi kerumunan massa, serta memantau perkembangan keamanan melalui informasi resmi otoritas setempat.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan kedua perwakilan Indonesia tersebut terus memantau situasi keamanan di wilayah akreditasi masing-masing.
“KBRI di Paris dan KBRI di Roma telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah akreditasi terkait agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan,” kata Heni dalam pernyataan tertulis, Senin 19 Oktober 2026.
Khusus di Prancis, KBRI Paris telah memantau secara intensif perkembangan situasi setelah demonstrasi besar berlangsung di Paris pada 17 Oktober.
Tak Ada WNI Terlibat
Berdasarkan catatan KBRI Paris, tidak terdapat WNI yang terlibat dalam demonstrasi tersebut. Meski demikian, rangkaian aksi protes telah mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari perubahan jadwal sekolah, operasional transportasi umum, hingga kemacetan lalu lintas.
Kemlu juga meminta WNI menyesuaikan rencana perjalanan dengan mempertimbangkan kemungkinan gangguan transportasi. Masyarakat Indonesia di kedua negara diminta mengikuti arahan otoritas keamanan setempat.
KBRI Paris dan Roma akan terus memantau perkembangan situasi serta menjaga komunikasi dengan WNI di wilayah kerja masing-masing.
Dalam kondisi darurat, WNI di Prancis dapat menghubungi hotline KBRI Paris melalui nomor +33-6-2112-2109. Sementara WNI di Italia dapat menghubungi hotline KBRI Roma melalui nomor +39-338-954-2333.
Hampir 2.400 Orang Ditangkap dalam Kerusuhan Prancis
Imbauan pemerintah Indonesia tersebut muncul di tengah situasi keamanan Prancis yang belum sepenuhnya pulih setelah demonstrasi berskala nasional berubah menjadi kerusuhan.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat hampir 2.400 orang ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Selain itu, sekitar 1.000 personel kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka.
Satu orang juga dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung ketika demonstrasi berlangsung di Paris pada Sabtu.
Aksi yang diikuti lebih dari 500.000 orang di puluhan kota itu dipicu keresahan masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup, harga kebutuhan, serta penurunan kualitas layanan publik.
Demonstrasi tersebut turut mempertemukan gerakan mahasiswa yang telah berlangsung selama sekitar satu bulan dengan kelompok masyarakat yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi.
Namun, aksi yang awalnya menjadi ruang penyampaian aspirasi itu berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Kerusuhan diwarnai penjarahan toko, pembakaran bangunan, serta perusakan fasilitas publik.
Pemerintah Prancis menyalahkan kelompok ekstrem kiri dan pelaku kriminal atas aksi kekerasan tersebut. Meski demikian, ratusan ribu peserta demonstrasi lainnya dilaporkan tetap menyampaikan aspirasi secara damai.
Balai Kota Terbakar, Puluhan Gerai Carrefour Dijarah
Dampak kerusuhan tidak hanya terlihat dari jatuhnya korban dan penangkapan massal, tetapi juga kerusakan fasilitas publik serta tempat usaha.
Salah satu insiden paling parah terjadi di Limoges. Balai kota bersejarah di wilayah tersebut terbakar hingga menyebabkan menara jamnya runtuh.
Wali Kota Limoges, Guillaume Guerin, menilai pengerahan polisi nasional di wilayahnya tidak memadai. Ia juga menyebut terdapat indikasi kuat bahwa pembakaran gedung pemerintahan tersebut telah direncanakan.
Guerin bahkan mengancam mengundurkan diri apabila pemerintah tidak menyediakan anggaran yang diperlukan untuk memperbaiki bangunan bersejarah itu.
Sektor bisnis juga terdampak. Ratusan toko dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk sejumlah butik mewah dan supermarket yang menjadi sasaran penjarahan.
CEO perusahaan ritel Carrefour, Alexandre Bompard, mengatakan sekitar 50 gerai perusahaannya mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, 20 gerai dijarah dengan estimasi kerugian yang mencapai puluhan juta euro.
Menteri Ekonomi Prancis, Roland Lescure, berjanji pemerintah akan membantu pemilik usaha yang terdampak. Ia juga menegaskan bahwa pelaku perusakan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Macron Serukan Ketenangan, Bentrokan Kembali Pecah
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan ketenangan setelah kerusuhan meluas ke berbagai wilayah. Dalam pidato yang disiarkan kepada publik pada Minggu 18 Oktober 2026, Macron mengecam tindakan kekerasan dan perusakan yang terjadi selama demonstrasi.
“Melihat gambar-gambar ini, kita semua bertanya-tanya: apa yang ada dalam pikiran mereka? Bagaimana orang Prancis bisa melakukan hal seperti ini terhadap Prancis?” ujar Macron.
Macron menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi damai harus dibedakan dari tindakan kelompok yang melakukan kekerasan dan penjarahan.
Pemerintah tidak menetapkan keadaan darurat. Namun, Macron menyatakan pejabat daerah akan diberikan kewenangan untuk melarang demonstrasi apabila diperlukan demi melindungi gedung publik dan tempat usaha.
Meski demikian, ketegangan belum sepenuhnya mereda. Bentrokan kembali dilaporkan terjadi di Paris dan Marseille pada Minggu ketika polisi antihuru-hara berupaya mencegah penjarahan.
Di Paris, polisi berhadapan dengan demonstran di kawasan Place de la République dan menembakkan gas air mata. Sejumlah demonstran juga dilaporkan membakar tumpukan sepeda di tengah kerumunan massa.
Operasi pembersihan dan pengamanan dilakukan di sejumlah kota, termasuk Lille, Marseille, Strasbourg, dan Bordeaux. Di Bordeaux, sekelompok orang bertopeng dilaporkan menerobos kediaman pejabat prefek setempat.
Situasi di ibu kota Prancis bahkan digambarkan seperti zona perang oleh seorang pengusaha asal Belanda, Tije De Boer, yang tengah mengunjungi Paris bersama anak-anaknya. Ia mengaku terpaksa meninggalkan hotel di kawasan Place de la République akibat kerusuhan.
Kerusuhan Menambah Tekanan Politik terhadap Macron
Gelombang demonstrasi dan kerusuhan tersebut semakin memperbesar tekanan terhadap pemerintahan Macron menjelang pemilihan presiden Prancis 2027.
Setelah hampir satu dekade berkuasa, pemerintahan Macron menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketidakpuasan sosial, pelemahan ekonomi, hingga peningkatan utang negara.
Pemimpin National Rally, Marine Le Pen, turut menyerukan ketenangan di tengah situasi tersebut. Ia memperingatkan agar masyarakat Prancis tidak menganggap kerusakan dan penjarahan sebagai sesuatu yang normal.
“Kekerasan bukanlah opini. Penghancuran bukanlah bentuk ekspresi. Dan kekacauan tidak bisa menjadi agenda bagi Prancis,” ujar Le Pen dalam sebuah pernyataan video.
Sementara itu, dampak ketegangan juga meluas ke Italia. Di Milan, bentrokan dilaporkan terjadi di pusat kota dalam aksi protes yang menentang kenaikan biaya hidup.
Situasi tersebut menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena WNI berada di kedua negara. Kemlu meminta masyarakat Indonesia tidak mendekati titik demonstrasi dan terus mengikuti perkembangan keamanan hingga kondisi kembali kondusif.
