Desa Terkini, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan 99 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan oleh ulah manusia.
Pemerintah pun memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran, termasuk mencabut dan membekukan izin 26 perusahaan yang melakukan pelanggaran.
Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena masih ada sejumlah perusahaan yang tengah diproses, termasuk di Kalimantan Tengah.
“Kita tahu bahwa 99 persen kejadian ini pasti ulah manusia, baik itu masyarakat kecil yang memang berladang, kemudian tidak bisa mengontrol apa yang mereka bakar, atau juga yang besar,” kata Raja Juli, Minggu (18/10/2026).
Raja Juli menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman, tetapi juga harus disertai upaya pencegahan dan penindakan hukum untuk memberikan efek jera kepada masyarakat maupun perusahaan.
“Kami di Kementerian Kehutanan ada 26 perusahaan yang sudah kami cabut dan bekukan izinnya. Dan sepertinya akan terus bertambah. Kemarin saya dapat laporan ada proses sekitar lima atau enam perusahaan lagi termasuk di Kalimantan Tengah yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, pemerintah terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengingatkan perusahaan untuk mematuhi aturan.
Upaya ini dinilai penting, terutama karena hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan masih sulit turun hingga November.
Kondisi lahan gambut juga menjadi tantangan tersendiri karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meski api di permukaan telah padam.
Teknologi drone thermal digunakan untuk mendeteksi titik panas tersembunyi agar pemadaman dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Tadi lihat-lihat bagaimana susahnya melakukan pemadaman di gambut, tidak ada apinya tapi baranya ada di bawah. Kalau kita pakai drone thermal itu atasnya sih enggak ada apa-apa tapi bawahnya itu masih memerah kayak batu bara yang terbakar,” jelasnya.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, pemerintah menyiapkan tambahan personel dan peralatan.
Raja Juli mengaku telah berkoordinasi dengan Panglima TNI terkait kemungkinan penambahan pasukan sesuai kebutuhan.
Sebanyak 35 personel Brimob dari Jawa juga telah dikerahkan untuk membantu penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting.
Pemerintah turut mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa. Kelompok yang beranggotakan sekitar 15–30 orang tersebut diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawasi wilayah dan menangani kebakaran sejak dini.
“Kalau ada MPA, masyarakat peduli api yang terbentuk basis di desa 15-30 orang nanti silakan. Tapi kalau memang ada nanti kita bisa adakan lagi dan kita bantu peralatan untuk menjaga desa masing-masing. Jaga desa dari karhutla,” tutupnya.
