Desa Terkini, Gowa – Tumpukan sampah yang terjadi di sejumlah titik wilayah Sungguminasa, Kabupaten Gowa, mendapat sorotan DPRD Gowa. Pemerintah Kabupaten Gowa didesak segera mengambil langkah untuk memulihkan pelayanan pengangkutan sampah yang disebut terganggu dalam beberapa hari terakhir.
Wakil Ketua DPRD Gowa, Taufik Surullah, mengatakan persoalan sampah tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap kenyamanan warga, kesehatan lingkungan, dan kualitas pelayanan dasar pemerintah daerah.
“Masyarakat tidak mau tahu persoalan teknisnya seperti apa. Yang masyarakat tahu, sampah harus diangkut. Pemerintah harus hadir dan memastikan pelayanan persampahan berjalan. Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak dari persoalan administrasi, anggaran maupun persoalan teknis di internal pemerintah,” tegas Taufik yang juga Ketua DPD PAN Gowa.
Menurutnya, sampah yang tidak terangkut selama berhari-hari hingga mulai membusuk dan meluber ke badan jalan menunjukkan adanya gangguan dalam pelayanan persampahan yang perlu segera ditangani.
Taufik meminta pemerintah tidak hanya menyelesaikan tumpukan sampah yang sudah terjadi, tetapi juga mengurai persoalan yang menjadi penyebab terganggunya sistem pengangkutan.
Sejumlah aspek yang menurutnya perlu segera dipastikan meliputi ketersediaan anggaran, administrasi pembayaran, operasional armada, BBM, pengemudi dan petugas lapangan, mekanisme pengangkutan, hingga akses dan kepastian penggunaan tempat pembuangan akhir (TPA).
“Jangan hanya memadamkan masalah hari ini. Persoalan fundamentalnya harus dibenahi. Pemerintah harus memastikan dari hulu sampai hilir: anggarannya tersedia, administrasinya berjalan, armadanya beroperasi, BBM tersedia, petugas bekerja, jalur pengangkutan jelas, dan TPA memiliki kepastian hukum serta operasional. Kalau salah satu mata rantai terganggu, pelayanan masyarakat ikut terganggu,” ujarnya.
Taufik menyebut DPRD menerima informasi mengenai sedikitnya dua persoalan yang perlu segera dituntaskan, yakni terganggunya operasional armada pengangkut sampah akibat persoalan pembayaran BBM kepada pihak SPBU serta persoalan akses dan penggunaan lahan TPA.
Namun, ia menegaskan DPRD tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum persoalan tersebut ditelusuri berdasarkan fakta dan keterangan dari pihak terkait.
“Kalau masalahnya pembayaran BBM, pemerintah harus segera menyelesaikannya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kalau masalahnya TPA, segera duduk bersama pemilik lahan dan cari jalan keluar yang memiliki dasar hukum serta kesepakatan yang jelas. Jangan saling menunggu, sementara sampah masyarakat terus menumpuk dan membusuk,” kata Taufik.
DPRD Gowa, kata Taufik yang juga legislator dari daerah pemilihan (dapil) 1 Gowa meliputi Kecamatan Somba Opu itu akan melihat persoalan tersebut dari berbagai aspek, termasuk administrasi, keuangan, hukum, teknis, dan tata kelola pemerintahan.
“Kami turun langsung bukan untuk mencari siapa yang salah. Kami ingin melihat fakta dan akar persoalannya. Tetapi satu hal yang harus jelas, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Pemerintah daerah harus mengambil langkah cepat, terukur dan bertanggung jawab,” katanya.
Taufik menilai penanganan jangka pendek tetap harus menjadi prioritas agar sampah yang telah menumpuk segera diangkut. Namun, langkah tersebut perlu diikuti pembenahan sistem agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
“Jangan menunggu persoalan ini semakin besar. Sampah yang sudah mulai membusuk menyangkut kesehatan dan lingkungan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan penjelasan yang saling melempar tanggung jawab. Pemerintah harus hadir sekarang dan menyelesaikannya,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Gowa, Taufik menyatakan lembaga legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong pemerintah daerah memastikan pelayanan persampahan kembali berjalan normal.
“Kepentingan masyarakat dan lingkungan harus menjadi prioritas. Pemerintah ada untuk memberikan pelayanan. Karena itu, seluruh persoalan fundamental persampahan harus diselesaikan secara menyeluruh, bukan secara parsial. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa sampahnya terangkut, lingkungannya bersih, dan pelayanan pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.” tutupnya.
