Desa Terkini, Makassar – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluruskan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran hampir Rp7 triliun yang disebut telah digelontorkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Anggaran tersebut berkaitan dengan perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau yang biasa disebut data desil serta sensus yang dilakukan BPS.
Purbaya mengatakan BPS sebelumnya mengajukan tambahan anggaran pada awal tahun untuk mendukung kualitas DTSEN. Menurutnya, permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Kemenkeu.
“Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu 26 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat merespons banyaknya keluhan masyarakat mengenai penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Keluhan terkait data tersebut ramai disampaikan melalui media sosial.
Purbaya mengatakan pemerintah masih melakukan pembenahan terhadap DTSEN. Ia juga menyebut anggaran yang dialokasikan kepada BPS cukup besar, termasuk untuk mendukung kegiatan survei.
“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya,” sebut Purbaya.
Menurut Purbaya, kekeliruan dalam data merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses survei. Meski demikian, ia berharap kualitas data yang dihasilkan BPS pada tahun depan dapat lebih baik.
“Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” tutur Purbaya.
Kemenkeu Tegaskan Anggaran Bukan Khusus DTSEN
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kemudian memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut.
Deni menjelaskan, anggaran hampir Rp7 triliun yang disebut Purbaya merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS secara keseluruhan.
Dengan demikian, anggaran tersebut tidak secara khusus diperuntukkan bagi perbaikan DTSEN maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi.
“Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi,” ujar Deni dalam keterangannya, Kamis 27 Agustus 2026.
Klarifikasi tersebut menegaskan bahwa angka hampir Rp7 triliun merupakan keseluruhan anggaran BPS, yang mencakup berbagai kebutuhan operasional dan program lembaga statistik tersebut.
Sementara itu, perbaikan DTSEN tetap menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas basis data sosial dan ekonomi nasional, terutama karena data tersebut digunakan dalam penetapan desil masyarakat.
