Desa Terkini, Serang – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih menyiapkan tiga rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Usulan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APDESI Merah Putih yang berlangsung di Hotel Aston Serang, Kota Serang, Rabu (10/6/2026).
Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Aripin Muba, menjelaskan rekomendasi tersebut disusun sebagai bentuk kontribusi organisasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait penguatan peran desa dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
Rekomendasi pertama adalah mendorong pemerintah pusat agar memberikan Hak Guna Usaha (HGU) maupun hak pengelolaan lahan secara langsung kepada desa atau koperasi desa. Menurut Johan, langkah tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih berkeadilan sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dirasakan masyarakat desa.
“Masalah saat ini APDESI Merah Putih menyoroti ketimpangan di wilayah desa, di mana HGU dikuasai penuh oleh perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di ibu kota. Desa hanya mendapatkan skema plasma sebesar 20%, bahkan yang dalam realitasnya sering kali bersifat fiktif,” katanya.
Usulan kedua berkaitan dengan program cetak sawah baru yang dikelola Kementerian Pertanian. APDESI meminta agar dana program yang nilainya berkisar antara Rp27 juta hingga Rp42 juta per hektare dapat disalurkan langsung kepada pemerintah desa.
Menurut Johan, masih banyak wilayah pertanian di desa yang membutuhkan dukungan peningkatan produktivitas. Namun, selama ini alokasi anggaran dinilai lebih banyak diterima kelompok tertentu.
“APDESI MP meminta Kementerian Pertanian untuk menurunkan dana tersebut langsung ke pemerintahan desa, bukan ke kelompok tertentu,” ujarnya.
Sementara rekomendasi ketiga ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). APDESI MP meminta dukungan terkait legalitas aset desa, penataan ruang wilayah, serta pemanfaatan tanah objek reforma agraria untuk memperkuat kemandirian desa.
Selain menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat, APDESI Merah Putih juga menyiapkan sejumlah program pemberdayaan desa yang akan dijalankan melalui kunjungan ke 418 kabupaten di seluruh Indonesia.
Salah satu program yang akan didorong adalah pembentukan 166.000 koperasi di seluruh Indonesia dengan target dua koperasi di setiap desa dan lima koperasi di setiap kelurahan. Program tersebut direncanakan memperoleh dukungan pembiayaan dari pihak ketiga maupun para donatur.
“Kita juga akan menyokong program swasembada pangan, salah satunya lewat pembangunan kandang ayam. Targetnya 2 kandang per desa, dan ini sudah dibangun di Pandeglang,” jelasnya.
APDESI Merah Putih juga menargetkan pemasangan 75.266 perangkat internet satelit Starlink secara gratis di berbagai desa untuk membantu mengatasi keterbatasan akses internet, khususnya di wilayah terpencil.
“Kami ingin menciptakan komunitas dengan ekosistem ekonomi berkelanjutan yang saling menguntungkan bagi masa depan masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengajak seluruh kepala desa yang tergabung dalam APDESI Merah Putih untuk mengawal berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yandri, Rakernas APDESI Merah Putih harus menjadi momentum untuk memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat terlaksana secara optimal hingga tingkat desa.
“Misalnya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat. Dari Kemendes PDT juga ada program desa tematik, desa ekspor, desa wisata, pemuda-pemudi pelopor desa ketahanan pangan dan lain sebagainya, itu semuanya ada di desa,” ungkap Mendes Yandri.
Ia berharap Rakernas tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita keenam Presiden Prabowo yang berfokus pada pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Dulu desa hanya sebagai objek pembangunan, sekarang jadi subjek pembangunan. Oleh karena itu, kita dari Kemendes PDT juga siap menerima beberapa rekomendasi dari Rakernas APDESI Merah Putih,” ungkap Mendes Yandri.
“Yang hadir ini orang-orang hebat, kepala desa. Kepala desa itu omongannya didengar, perilakunya ditiru, arahannya diikuti. Maka kita mohon kepada semua kepala desa tadi untuk mengawal semua program Bapak Presiden, kalau yang di Kementerian Desa tentu Asta Cita yang ke-6, membangun dari desa,” sambungnya.
Yandri menambahkan, salah satu implementasi nyata Asta Cita keenam adalah program Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa. Menurutnya, seluruh aset koperasi nantinya akan menjadi milik desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Makanya mesti dikawal, bahwa sekarang masih proses itu namanya barang baru dan penunjukan tanggung jawabnya sudah ditentukan oleh Inpres. Jadi kita berharap kepala desa bisa memahami dan mengerti semua kebijakan ini ujungnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat di desa,” ujar Mendes Yandri.
Sementara itu, Gubernur Andra Soni menilai berbagai program yang diinisiasi APDESI Merah Putih selaras dengan agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat pembangunan desa.
“Mendukung pemerintah merupakan sebuah solusi agar program-programnya bisa berjalan dengan baik dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Saya mengajak semua pihak untuk bersatu mendukung pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan demi kemajuan bangsa. Acara ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk pemerintahan dan bermanfaat bagi masyarakat desa,” paparnya.
