Desa Terkini, Jakarta - Seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Berita Matondang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan...
Desa Terkini, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyoroti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk...
Desa Terkini, Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembalut dan produk menstruasi lainnya.
Kebijakan...
Desa Terkini, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembalut wanita termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai...
