Desa Terkini, China – Pemerintah Indonesia ingin mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru agar masyarakat desa tidak harus meninggalkan kampung halaman demi mencari pekerjaan di kota.
Gagasan tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara setelah mengunjungi Desa Zhenwugong, wilayah Xipeng, Distrik Jiulongpo, Chongqing, China, Rabu 14 Oktober 2026 lalu.
Desa tersebut menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi perdesaan melalui integrasi sektor pertanian, pariwisata, penataan lahan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Seiring dengan masifnya industrialisasi, banyak anak muda yang pergi ke kota. Namun, ketika industri itu dibawa ke desa, anak-anak muda ini kembali ke desa dan difasilitasi,” ujar Iftitah.
Menurutnya, pengalaman di Chongqing menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan permukiman dan infrastruktur. Kawasan perdesaan juga perlu memiliki aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Pertanian dan Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi
Desa Zhenwugong mengembangkan potensi wilayah melalui pemanfaatan lahan secara terintegrasi. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian tradisional dikembangkan menjadi berbagai kegiatan produktif.
Selain pertanian hortikultura dan perkebunan, kawasan tersebut juga memiliki fasilitas pariwisata, penginapan, tempat pertemuan, hingga usaha jasa.
Model tersebut membuat perekonomian desa tidak hanya bergantung pada penjualan hasil pertanian. Aktivitas ekonomi juga bergerak melalui sektor perdagangan, pariwisata, pengolahan, dan pelayanan.
Berdasarkan informasi Pemerintah Distrik Jiulongpo pada 2026, Desa Zhenwugong menerima sekitar 300.000 kunjungan wisata setiap tahun. Nilai produksi ekonominya tercatat lebih dari 100 juta yuan, sedangkan pendapatan bersih per kapita masyarakat dilaporkan melampaui 30.000 yuan per tahun.
Iftitah menilai pengembangan tersebut memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Warga tidak hanya memperoleh pendapatan dari pemanfaatan lahan, tetapi juga berkesempatan bekerja di berbagai sektor usaha yang tumbuh di kawasan tersebut.
“Masyarakat yang menyewakan lahannya akan mendapatkan penghasilan. Ketika lebih banyak lapangan kerja terbuka, masyarakat lokal tidak hanya mendapat penghasilan dari biaya sewa, tetapi juga ikut bekerja. Mereka dilatih dan diberi keahlian untuk bekerja di sini,” jelasnya.
Menurut Iftitah, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar investasi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi penduduk setempat.
Kawasan Transmigrasi Diarahkan Jadi Pusat Ekonomi
Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan arah transformasi transmigrasi Indonesia. Pemerintah ingin mengembangkan kawasan transmigrasi melalui investasi, peningkatan produktivitas, industrialisasi, dan hilirisasi.
Indonesia sendiri memiliki kawasan transmigrasi dengan potensi sumber daya yang beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, kepastian hukum atas lahan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, investasi, serta akses pasar agar mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi.
“Ekosistem seperti inilah yang sebetulnya ingin kita bangun di Indonesia,” tegas Iftitah.
Ia menilai pengembangan kawasan transmigrasi perlu dilakukan secara terintegrasi. Potensi pertanian, misalnya, harus terhubung dengan fasilitas pengolahan, jaringan logistik, pemasaran, serta industri pendukung.
Dengan demikian, peningkatan produksi tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi dapat mendorong kegiatan hilirisasi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Masyarakat lokal juga diharapkan terlibat sebagai pekerja, petani, pemasok, pelaku UMKM, maupun mitra usaha dalam ekosistem ekonomi kawasan.
Belajar dari Konsistensi Pembangunan Tiongkok
Selain integrasi ekonomi, Iftitah menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan kawasan perdesaan.
Pemerintah bertugas menyiapkan regulasi, infrastruktur, dan kepastian pembangunan. Perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian dan teknologi, sedangkan dunia usaha menghadirkan investasi, kegiatan produksi, dan akses pasar.
Sementara itu, masyarakat menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi di wilayahnya.
Iftitah mengingatkan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan waktu panjang dan konsistensi kebijakan.
“Tiongkok pun butuh waktu untuk mencapai hal ini. Mereka terus berjalan selama 20 hingga 30 tahun hingga mencapai titik akselerasi,” ujarnya.
Ia menilai Indonesia perlu menjaga kesinambungan arah pembangunan agar berbagai program tidak berhenti sebelum menghasilkan perubahan ekonomi yang nyata.
Meski demikian, penerapan model pengembangan kawasan seperti di Tiongkok perlu disesuaikan dengan sistem pertanahan, karakteristik masyarakat, kondisi lingkungan, dan kebutuhan ekonomi masing-masing daerah.
“Jika arahnya jelas, konsepnya matang, dan ada konsistensi, maka akan terjadi akselerasi. Ketika hal tersebut sudah menjadi kesadaran kolektif, maka hasilnya pun akan nyata. Pendapatannya nyata, tata ruangnya lebih baik, dan nilai kemanfaatannya juga lebih tinggi,” ungkapnya.
Bagi Iftitah, keberhasilan pengembangan kawasan perdesaan tidak semata diukur dari meningkatnya kunjungan wisata atau tertatanya wilayah, tetapi juga dari kemampuan pembangunan menciptakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah sebuah realitas yang harus kita implementasikan di Indonesia,” pungkasnya.
Reporter : Bayu
