Desa Terkini, Makassar – Anggota DPRD Sulsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Sinjai-Bulukumba, Achmad Fauzan Guntur, meminta pemerintah kabupaten dan kota hingga pemerintah desa lebih selektif dalam menerbitkan rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi petani dan nelayan.
Menurut Fauzan, rekomendasi menjadi salah satu titik penting dalam menentukan besaran alokasi BBM subsidi yang dapat diterima masyarakat. Karena itu, penerbitannya harus disesuaikan dengan kebutuhan riil penerima, bukan sekadar memenuhi permohonan.
Ia mencontohkan, kebutuhan BBM bagi kapal dengan kapasitas besar tentu tidak dapat disamakan dengan kapal berukuran lebih kecil. Hal serupa juga berlaku bagi petani yang menggunakan BBM untuk menunjang aktivitas pertanian.
“Bagaimana dinas perikanan atau pertanian di kabupaten kota itu selektif betul dalam mengeluarkan jumlah alokasi yang ada untuk petani dan nelayan,” ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Fauzan menjelaskan, setelah rekomendasi diterbitkan pemerintah daerah, SPBU memiliki kewajiban melayani pembelian BBM subsidi sesuai jumlah alokasi yang tercantum dalam rekomendasi tersebut.
Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum (APH), termasuk Polda dan Polres, ikut mengawasi proses penerbitan rekomendasi yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jadi harusnya ini, bagaimana teman teman APH di Polda bekerja sama dengan Polres untuk memastikan OPD berikut betul betul memberikan alokasinya sesuai. Karena bukan cuma petani yang membutuhkan,” katanya.
Ia menilai penggunaan BBM subsidi untuk sektor pertanian dan perikanan juga perlu diawasi agar tidak mengurangi ketersediaan BBM bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan.
Menurut Fauzan, kepala desa maupun camat juga memiliki peran dalam proses penerbitan rekomendasi bagi petani di wilayahnya. Khusus di tingkat desa, rekomendasi dapat diberikan berdasarkan status penerima sebagai bagian dari kelompok tani.
“Kepala desa betul (bisa mengeluarkan rekomendasi), camat itu semua bisa mengeluarkan rekomendasi untuk petani di desanya tersebut,” ujarnya.
Fauzan mengingatkan kepala desa agar tidak menjadikan kedekatan personal sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi. Setiap permohonan harus diverifikasi berdasarkan kebutuhan petani atau nelayan yang sebenarnya.
“Itu dikeluarkan oleh kepala desa tapi siapa tau kita tidak menjudge yah. Siapa tau kepala desa karena orangnya (baru dikeluarkan),” ungkap Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat itu.
Ia menegaskan, kepala desa perlu bijak dalam menerbitkan rekomendasi sehingga BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Bagaimana kepala desa bijak juga dalam mengeluarkan rekomendasi, jangan karena kedekatan emosional, tapi betul betul sesuai dengan kebutuhan petani atau nelayan tersebut,” katanya.
Konsumsi BBM Subsidi untuk Petani dan Nelayan Meningkat
Sales Area Manager Retail Sulsel dan Sulbar Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, sebelumnya mengungkap adanya peningkatan konsumsi BBM untuk kebutuhan nonkendaraan di Sulsel.
Selain nelayan, sektor pertanian menjadi salah satu pengguna yang mendapat perhatian karena BBM subsidi digunakan untuk mendukung aktivitas produksi.
“Ada nelayan yang kami temukan. Satu bulan hampir 2 ribu liter, untuk melaut, itu tergantung bulannya. Data kami secara rata menggunakan sepanjang bulan jumlah tersebut,” kata Rainier dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sulsel.
Rainier menilai konsumsi sebesar itu perlu dievaluasi karena tidak dapat ditoleransi begitu saja. Pertamina akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengevaluasi mekanisme penerbitan rekomendasi.
“Tidak bisa kami tolerir, kerja sama dengan Polda dan Sekda langsung untuk evaluasi terhadap dinas yang salurkan surat rekomendasi tersebut,” ujarnya.
Pertamina juga mencatat Takalar, Sinjai, dan Bone sebagai wilayah dengan konsumsi BBM subsidi untuk konsumen nonkendaraan yang relatif tinggi.
“Untuk konsumen non kendaraan di wilayah kita, kabupaten yang paling tinggi untuk konsumen non kendaraan yakni Takalar, Sinjai dan Bone,” kata Rainier.
Menurut Rainier, tingginya konsumsi tersebut perlu dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Evaluasi diperlukan agar BBM subsidi yang disalurkan melalui rekomendasi benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat sesuai peruntukannya.
Pertamina juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait rekomendasi BBM untuk alat pertanian. Hal ini dilakukan untuk memastikan penerima dan jumlah alokasi sesuai dengan kebutuhan.
“Pertanyaan mengenai alat pertanian atau alat, konsumsinya itu sebaiknya akan kami koordinasikan dengan Dinas Pertanian, bahwa mereka yang mengeluarkan surat rekomendasi tersebut,” ujarnya.
Rainier menegaskan penggunaan BBM subsidi harus tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Jadi memang harus bisa disampaikan bahwa penggunaannya harus tepat sasaran dan orangnya memang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Pertamina Dorong Pengawasan hingga Desa
Pertamina menilai pengawasan distribusi BBM subsidi membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Tim terpadu dinilai penting untuk memastikan distribusi di SPBU maupun penggunaan di sektor pertanian dan perikanan berjalan sesuai ketentuan.
“Tim terpadu kami sangat hati-hati, izin Pak Pimpinan, kami sangat butuh support tim terpadu, bisa melibatkan banyak pihak dan banyak pihak untuk bisa melihat semuanya,” ujarnya.
Dengan adanya sorotan terhadap mekanisme rekomendasi, pemerintah desa menjadi salah satu mata rantai penting dalam memastikan BBM subsidi untuk petani benar-benar diberikan berdasarkan kebutuhan. Verifikasi di tingkat desa dinilai penting agar rekomendasi tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi.
Reporter : Andi Alfath
