Desa Terkini, Jakarta – Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai off-taker hasil produksi petani dan nelayan guna memberikan kepastian pasar sekaligus memangkas ketergantungan terhadap tengkulak. Skema tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan konsep Koperasi Desa Merah Putih merupakan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi berbasis desa melalui pemberdayaan masyarakat.
“Konsep Kopdes itu, Pak Presiden ingin ekonomi ini tumbuh di desa, intinya pemberdayaan. Seperti dulu, Pak, warung-warung itu di desa nggak boleh, ritel modern itu dulu hanya sampai di ibu kota. Tapi yang ingin dipercepat sekarang oleh Pak Presiden, ingin dibangun 80.000 desa itu, koperasi itu, memang gagasan beliau itu besar sekali. Besar sekali dan fundamental,” kata Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Zulhas sapaanya, pemerintah melihat masih banyak petani dan nelayan yang menjual hasil produksinya kepada tengkulak dengan harga rendah sehingga mengurangi pendapatan mereka.
Karena itu, pemerintah membangun Kampung Nelayan Merah Putih dan memperkuat peran koperasi sebagai lembaga yang membeli hasil produksi masyarakat untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah.
Ia menjelaskan pembangunan sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Agrinas Pangan yang bekerja sama dengan TNI.
Zulkifli Hasan menegaskan fungsi utama Koperasi Desa Merah Putih bukan sebagai supermarket, melainkan sebagai off-taker yang menyerap hasil produksi sesuai potensi masing-masing desa.
“Intinya misalnya Kopdes itu Pak, adalah untuk tadi, nelayan, Koperasi Nelayan Merah Putih itu, untuk off-taker. Dia bukan supermarket. Banyak sekali kata-kata kan, ‘Ini kok Koperasi ada di gunung, Koperasi Nelayan Merah Putih di laut, ya di, ya di pantai, emang di mana?’ Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai off-taker,” jelasnya.
Selain menyerap hasil produksi petani dan nelayan, koperasi juga akan menjadi saluran berbagai program bantuan pemerintah. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, hingga bantuan alat dan sarana pertanian direncanakan dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar pemanfaatannya lebih merata dan tepat sasaran.
“Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan PKH. PKH, Pak, beras 10 kilo, itu nanti Kopdes. Dulu desa, sekarang nanti di Koperasi Desa Merah Putih. Bantuan-bantuan kayak tadi, bantuan alat, traktor, bantuan pertanian nanti Kopdes yang akan mengelola, supaya semua orang bisa pakai,” katanya.
“Tidak hanya satu kelompok, kelompok ini nganggur, berarti kelompok lain. Jadi nanti desa akan serahkan ke situ. Itu sebagai infrastruktur pemerintah, kalau satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita harus operasi pasar. Sekarang kita mau kasih ke mana? Kasih ke pasar, minyaknya dioplos. Nanti melalui Koperasi Desa, jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah,” sambungnya.
Zulkifli Hasan menambahkan, peran sebagai off-taker merupakan salah satu kebijakan mendasar yang disiapkan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kedua, dia off-taker, gitu, off-taker, Pak. Itu kebijakan-kebijakan mendasar yang dibuat oleh Pak Prabowo, dan kami tahun ini memang fokus kepada protein, termasuk Kampung Nelayan dan lain-lain tadi,” ucapnya.
