Desa Terkini, Jakarta – Pemerintah menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih tidak dibangun sebagai pusat ritel atau supermarket. Keberadaan koperasi tersebut dirancang sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai program dan bantuan kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembentukan sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian yang bertumpu dari desa.
“Membangun Koperasi Desa Merah Putih 80 ribu itu gimana? Nggak gampang. Mengubah budaya itu tidak gampang. Konsep Kopdes (Koperasi Desa) itu pak Presiden ingin ekonomi tumbuh dari desa. Intinya pemberdayaan,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis 2 Juli 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons sorotan publik terkait keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun di berbagai wilayah, termasuk kawasan pegunungan dan pesisir.
Menurut Zulhas sapaannya, lokasi koperasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta fungsi ekonominya sebagai penampung atau offtaker hasil produksi desa.
“Memang seharusnya di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker. Yang kedua, itu infrastruktur pemerintah, bukan supermarket,” jelas Ketua Umum PAN itu.
Ia menjelaskan, Kopdes nantinya akan memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi berbagai program pemerintah di tingkat desa. Selain menyerap hasil produksi masyarakat, koperasi juga akan menjadi pusat penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan berupa beras, alat pertanian, hingga berbagai sarana produksi lainnya.
Zulhas mengatakan, ke depan penyaluran bantuan pemerintah akan dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh masyarakat desa secara lebih merata.
“Jadi nanti bantuan untuk desa akan diserahkan di situ. Itu sebagai infrastruktur pemerintah.”
Ia juga mencontohkan bantuan beras 10 kilogram yang nantinya akan dikelola melalui kopdes sehingga distribusinya tidak hanya terbatas kepada kelompok tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
