Desa Terkini, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurrachman mengungkapkan sebanyak 97 perusahaan telah diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Sumatera.
Pemerintah memastikan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat akan terus dilakukan secara serius.
“Ada 97 perusahaan-perusahaan secara keseluruhan, baik di sekitar Kalimantan, Pulau Sumatera. Ini yang sudah proses hukum selanjutnya,” jelas Dudung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Meski demikian, Dudung belum mengungkapkan secara terperinci identitas perusahaan-perusahaan yang tengah menjalani proses hukum.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya karhutla di sejumlah wilayah.
“Sekali lagi, bahwa penanganan ini kita tangani secara serius. Bahkan Bapak Presiden sangat concern sekali,” ungkap Dudung.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla.
Pengawasan dan upaya penanggulangan terus dilakukan melalui pemantauan langsung maupun pertemuan secara daring.
“Yang perlu saya sampaikan bahwa perhatian pemerintah, Bapak Presiden, tentang karhutla ini sangat intens sekali, baik melalui Zoom maupun secara langsung,” kata Dudung.
Lebih lanjut, Dudung menyebut pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan karhutla berjalan optimal.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan guna melindungi masyarakat serta menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah terdampak.
“Oleh karenanya, ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi demi keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan,” imbuhnya.
