Desa Terkini, Makassar – Upaya penanggulangan HIV-AIDS di Sulawesi Selatan didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan koordinasi, integrasi data, deteksi dini, pengobatan hingga kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mengejar target Ending AIDS 2030.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ending AIDS 2030 yang digelar di Hotel Travellers Phinisi, Makassar, Kamis 17 September 2026.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, jajaran Dinas Kesehatan, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Salah satu yang ditekankan dalam forum adalah perlunya menyamakan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang yang juga Ketua Pelaksana KPA Kabupaten Barru menilai penanggulangan HIV-AIDS membutuhkan pola kerja yang terintegrasi karena persoalannya terus berkembang.
“Yang pertama, yang perlu kita lakukan hari ini, samakan dulu persepsi. Kalau provinsi kerjanya sendiri, kabupaten lain lagi, kota juga lain, kalau tidak seirama dan tidak satu langkah, susah kita,” tegas Abustan dalam forum tersebut.
Menurut Abustan, koordinasi tidak cukup dilakukan pada tingkat kebijakan, tetapi perlu diperkuat hingga pelaksanaan teknis. Hal itu mencakup pembagian peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Dinas Kesehatan hingga Puskesmas dalam skrining, deteksi dini, pendampingan dan pengobatan.
Ia juga mendorong agar HIV-AIDS tidak hanya dipandang sebagai persoalan sektor kesehatan. Penanganannya, kata dia, perlu diintegrasikan dengan program pembangunan daerah melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Yang perlu diperkuat adalah bagaimana di kabupaten/kota mengambil langkah secara bersama. Kita perlu integrasi, semua sektor hadir dan membahas persoalan secara bersama,” ujarnya.
1.939 Kasus Baru pada 2025
Dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan perkembangan temuan kasus HIV-AIDS. Tercatat 1.939 kasus baru sepanjang 2025 dan sekitar 963 kasus pada periode Januari-Juli 2026.
Kelompok usia 25-49 tahun menjadi kelompok dengan proporsi terbesar dalam temuan kasus, disusul kelompok usia 15-24 tahun.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Sulsel menyampaikan hingga Agustus 2026 terdapat 9.492 orang yang masih mendapatkan pengobatan dari total 13.969 orang yang pernah menjalani pemeriksaan.
Data tersebut menjadi salah satu dasar perlunya penguatan penemuan kasus, akses pengobatan dan keberlanjutan layanan bagi orang dengan HIV.
Dorong Integrasi Data dan Program
Selain koordinasi, integrasi data menjadi bagian yang turut didorong dalam penanggulangan HIV-AIDS. Data yang terhubung antarlembaga dinilai dapat membantu pemerintah melakukan pemetaan, deteksi, penyusunan program hingga evaluasi secara lebih tepat.
Dalam konteks pembiayaan, keterbatasan fiskal daerah juga menjadi perhatian. Kolaborasi dan pemanfaatan sumber dukungan yang sah, termasuk kemitraan, dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat program.
Abustan juga mengusulkan penyelarasan Rencana Aksi Daerah (RAD) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penyelarasan tersebut diharapkan tetap memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk menyesuaikan program dengan kondisi dan kebutuhannya.
Rakor juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pencegahan HIV yang etis, terkoordinasi dan bebas stigma. Penguatan deteksi dini, akses layanan, pendampingan serta kerja sama lintas sektor menjadi bagian dari strategi mencapai target Ending AIDS 2030.
Rakor dibuka Gubernur Sulawesi Selatan melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulsel Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes., MM., M.H.
Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Barru dr. Wahyuddin Adam, MARS.
