Desa Terkini, Makassar – Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), disebut memiliki harta karun tersembunyi yang belum dieksplorasi, yakni potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) atau rare earth element (REE) yang sangat besar dan strategis bagi pengembangan industri mineral nasional.
Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi Hilirisasi Industri Mineral Badan Industri Mineral (BIM), Agung Budiwibowo, mengatakan LTJ Mamuju akan menjadi salah satu lokasi pilot project atau proyek percontohan hilirisasi LTJ nasional.
Rencana tersebut merupakan bagian dari mandat BIM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, BIM mendapat kewenangan untuk mengelola material strategis, termasuk logam tanah jarang dan mineral radioaktif.
“Jadi piloting itu termasuk di Mamuju dan Bangka Belitung. Mamuju itu termasuk paling penting,” kata Agung dalam Raker Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI), di Unhas, Rabu, 19 Agustus 2026.
Dalam pengembangan proyek tersebut, BIM berencana melibatkan akademisi dari perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia. Para akademisi nantinya akan diajak melihat secara langsung lokasi dan proses pengembangan pilot project di Mamuju.
“Kita punya piloting yang tidak dipublikasikan, penting sekali nanti kita ajak universitas untuk ikut melihat, supaya bisa menduplikasi. Itu cara tercepat, kita tidak punya pengalaman bikin itu. Jadi mengcopy, mempelajari dan membikin sendiri,” jelasnya.
Agung mengatakan keterlibatan perguruan tinggi menjadi penting untuk mempercepat proses transfer pengetahuan dan pengembangan teknologi hilirisasi LTJ di dalam negeri.
Ia pun menyebut kedatangannya ke Unhas salah satunya berkaitan dengan potensi besar sumber daya mineral yang dimiliki Sulawesi.
“Dengan begitu, Agung bilang, undangan yang datang dari Unhas langsung diterimanya.”
“Saya datang karena ada di Sulawesi, Mamuju itu besar sekali, besar banget, belum emas di utara, belum nikel. Banyak sekali di Sulawesi, sayang kalau gak dikaitkan dengan industri,” sebutnya.
Lebih jauh, Agung mengungkapkan potensi LTJ Mamuju termasuk yang terbesar dari sisi kandungan REE. Ia menyebut material tersebut sebagai salah satu “harta karun dunia” dengan kandungan sekitar 2.000 parts per million (ppm).
Potensi tersebut berada pada area yang disebut mencapai sekitar 23.000 hektare. Deposit itu juga disebut mengandung unsur light rare earth element maupun heavy rare earth element.
Namun, potensi LTJ Mamuju juga berkaitan dengan keberadaan material radioaktif. Agung menyebut thorium dan uranium terdapat di kawasan tersebut.
“Perlu diketahui itu di sana ada REE, paling tinggi kandungannya dan ada radioaktifnya. Bayangkan di sana masyarakat hidup hari-hari ada radioaktifnya, torium sudah pasti itu, thorium dan uranium,” tutupnya.
Rencana hilirisasi LTJ Mamuju sebelumnya juga disampaikan Kepala BIM Brian Yuliarto. Ia mengatakan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), BUMN baru bentukan Danantara, akan menggarap pilot project hilirisasi LTJ di Mamuju.
Menurut Brian, proyek tersebut akan berjalan bersamaan dengan proses administrasi dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Perminas.
“Mungkin ini yang dalam waktu dekat akan segera kita lakukan yaitu pilot teknologi hilirisasi rare earth yang ada di Mamuju,” ujar Brian dalam RDP dengan Komisi XII DPR, Senin (9/2/2026).
Brian mengatakan Perminas akan membangun dua fasilitas downstreaming sebagai proyek percontohan teknologi pengolahan logam tanah jarang.
Teknologi tersebut nantinya berbasis pada riset yang telah dikembangkan oleh perguruan tinggi.
Di tengah rencana pengembangan tersebut, penolakan datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Barat bersama aliansi warga.
WALHI mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana pengelolaan tambang LTJ atau Rare Earth Elements di Kabupaten Mamuju.
WALHI menilai rencana pertambangan LTJ berpotensi memunculkan persoalan ekologis dan sosial. Sejumlah dampak yang dikhawatirkan antara lain deforestasi, kerusakan sumber mata air, hilangnya keanekaragaman hayati hingga terancamnya ruang hidup masyarakat adat.
Direktur WALHI Sulbar, Refly Sakti Sanjaya, mengatakan wilayah yang disebut masuk dalam rencana pengelolaan LTJ berada di kawasan hulu sungai dan pegunungan Mamuju yang memiliki fungsi ekologis penting.
Menurut Refly, kawasan tersebut berfungsi sebagai sumber sekaligus cadangan air yang menopang kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk warga yang tinggal di kawasan perkotaan Mamuju.
“Rencana wilayah konsesi tambang LTJ ini berada di sekitar hulu sungai dan pegunungan Mamuju yang memiliki fungsi ekologis sangat penting sebagai sumber dan cadangan air,” kata Refly.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah pusat yang sebelumnya membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (PERMINAS) untuk menggarap proyek hilirisasi LTJ di Mamuju.
Refly merujuk data eksplorasi Badan Geologi Kementerian ESDM yang menyebut terdapat tiga blok utama yang memiliki potensi LTJ di Mamuju.
Ketiga wilayah tersebut yakni Blok Botteng dengan luas 1.011 hektare, Blok Botteng Utara seluas 3.165 hektare, serta Blok Ahu-Pasabu yang memiliki luas 1.659 hektare.
Jika digabungkan, luas ketiga blok tersebut mencapai sekitar 5.835 hektare.
WALHI Sulbar meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan nilai strategis LTJ bagi kepentingan industri nasional, tetapi juga memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kondisi sosial masyarakat di wilayah yang terdampak.
“Jangan sampai ambisi mengejar target kepentingan nasional justru mengorbankan ruang hidup masyarakat adat dan memperparah kerusakan ekologis di Sulawesi Barat,” ujarnya.
