Desa Terkini, NTT – Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali bertambah. Berdasarkan pembaruan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin 17 Agustus 2026 sebanyak 54 orang dilaporkan meninggal dunia.
Kepala BNPB, Suharyanto Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali bertambah. Berdasarkan pembaruan data hingga Senin 17 Agustus 2026 sebanyak 54 orang dilaporkan meninggal dunia. to mengatakan proses pendataan korban luka masih berlangsung dan dapat berubah seiring proses verifikasi di lapangan.
Di tengah proses pendataan, pemerintah juga mempercepat penanganan dampak bencana. Pemerintah daerah diminta melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang dengan mencantumkan nama serta alamat korban, tanpa menunggu seluruh data terkumpul.
Langkah tersebut dilakukan agar perbaikan terhadap rumah maupun fasilitas terdampak dapat segera dilakukan berdasarkan data yang telah dinyatakan valid.
“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto dalam keterangan resmi, Senin (17/8), dalam rilis Bakom.
Menurut Suharyanto, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah bergerak lebih cepat dalam menangani kerusakan. Data yang sudah terverifikasi dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan perbaikan tanpa harus menunggu proses pendataan di seluruh wilayah selesai.
“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” ucapnya menambahkan.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, BNPB juga memperkuat sistem distribusi bantuan melalui sejumlah posko. Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah menjadi salah satu titik penerimaan dan penyaluran bantuan logistik, termasuk 50.000 paket sembako dari Presiden RI.
Bantuan tersebut kemudian disalurkan menuju dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
Posko Labuan Bajo difungsikan untuk mendukung kebutuhan di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere menangani distribusi bantuan untuk Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
BNPB juga mengoptimalkan berbagai moda transportasi untuk menjangkau daerah yang masih sulit diakses akibat dampak gempa.
Untuk jalur udara, enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere. Sejumlah helikopter juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan evakuasi medis dalam kondisi darurat.
Distribusi melalui jalur darat dilakukan dengan mengerahkan truk logistik berkapasitas besar dari sejumlah titik utama. Sementara melalui jalur laut, pemerintah memanfaatkan kapal Pelni dan kapal feri untuk menjangkau kawasan kepulauan, termasuk Pulau Palue.
Di tengah upaya penanganan bencana, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga juga menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di daerah terdampak gempa.
Upacara digelar di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kehadiran pemerintah pusat di NTT sejak awal bencana menjadi bentuk kepedulian sekaligus komitmen untuk mendampingi masyarakat dalam proses penanganan dan pemulihan.
“Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,” ujar Pratikno usai mengikuti upacara di Ruteng, Senin (17/8).
Pratikno mengatakan penanganan darurat dilakukan secara terpadu dengan pembagian tugas antarpemerintah dan lembaga terkait. Tim di lapangan terus menyisir wilayah yang membutuhkan bantuan segera, termasuk mengupayakan distribusi logistik menuju Kecamatan Reo di Kabupaten Manggarai serta daerah yang masih terisolasi seperti Kecamatan Palue di Kabupaten Sikka.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan Tugas DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait juga terus diperkuat.
Koordinasi dilakukan secara langsung maupun melalui konferensi video untuk memastikan seluruh kebutuhan selama masa tanggap darurat dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat.
Pemerintah menargetkan proses penanganan darurat dan pemulihan dapat terus dipercepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperbaiki rumah yang rusak, serta membuka akses menuju wilayah yang masih terisolasi.
Reporter : Ivan
