Desa Terkini, Makassar – Pemangkasan Dana Desa (dandes) membuat pemerintah desa (pemdes) harus mencari ruang baru untuk menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Selatan (Sulsel) pun mulai mengejar peluang bantuan pengembangan perikanan yang nilainya disebut mencapai Rp1,2 miliar hingga Rp1,5 miliar per desa.
Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan desa tematik perikanan yang didorong pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan.
Bantuan diarahkan untuk pengembangan budidaya ikan sebagai salah satu sumber protein sekaligus penggerak ekonomi desa.
APDESI Sulsel menilai program tersebut menjadi peluang penting bagi desa setelah ruang fiskal melalui Dana Desa mengalami tekanan akibat pemangkasan anggaran.
“Harusnya kita semua kepala desa bersyukur, ini adalah kabar baik untuk kita bahwa setelah dana desa dipangkas 60 persen lebih, kita masih diberikan peluang untuk berusaha di desa dengan bantuan ini,” ujar Sekretaris Apdesi Sulsel, Umi kepada desaterkini.id, Sabtu 8 Agustus 2026.
Untuk memastikan desa di Sulsel dapat mengambil bagian, Umi menyebut bahwa pihaknya kini mulai melakukan pendataan.
Ia akan meminta DPC APDESI di setiap kabupaten mengirimkan data desa yang berminat mengikuti program tersebut.
“Sejauh ini kami masih mendata, mengkalkulasi berapa jumlah desa yang berminat dengan program ini. Kami akan kembalikan ke setiap DPC APDESI kabupaten untuk mengirimkan data nama-nama desa yang mengikuti program ini,” katanya.
Kepala Desa Padang Kalua, Kabupaten Luwu itu menargetkan sebanyak mungkin desa dapat mengikuti program tersebut.
Jumlah desa yang terakomodasi nantinya akan bergantung pada hasil pendataan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Target sendiri semakin banyak semakin bagus. Kita akan usahakan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Selain pendataan, APDESI Sulsel juga menyiapkan langkah koordinasi dengan pemerintah pusat. Ketua APDESI Sulsel, Wahyuddin Mapparenta disebut akan melakukan pertemuan dengan Wakil Panglima TNI serta berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKp) untuk mendorong realisasi program tersebut di Sulsel.
Umi menilai bahwa pengembangan budidaya ikan memiliki prospek ekonomi yang cukup besar karena kebutuhan pangan bergizi semakin tinggi.
Salah satu pasar yang dinilai potensial adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan sumber protein, termasuk ikan.
“Karena kita melihat sekarang bahwa pasar sudah terbuka, selama MBG beroperasi itu permintaan protein telur dan ikan dan daging itu tinggi karena MBG yang memanfaatkan itu,” jelasnya.
Menurut APDESI Sulsel, kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi desa untuk tidak hanya menerima bantuan, tetapi membangun kegiatan ekonomi produktif yang memiliki pasar.
Karena itu, APDESI Sulsel kata Umi mendorong pemerintah desa segera mempersiapkan data dan potensi usaha perikanan masing-masing agar dapat mengikuti program apabila mekanisme dan persyaratan bantuan telah ditetapkan pemerintah.
“Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar desa-desa di Sulsel bisa dapat bantuan ini,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengumumkan pemerintah akan membangun 40 ribu desa tematik perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Program tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dengan aset yang nantinya menjadi milik desa.
“Nelayan di Indonesia baru 103 nilai tukarnya. Saya umumkan kita akan membangun 40 ribu desa tematik untuk ikan,” kata Zulhas saat memberikan pemaparan dalam Seminar Nasional Kopdes/Kel Merah Putih di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 4 Agustus 2026.
Ia menjelaskan desa yang ingin memperoleh program tersebut diminta segera menyiapkan lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi.
“Siapa desa yang dapat, segera lapor, lahan 1.000 meter dapat duluan,” ujarnya sembari menyampaikan setiap desa tersebut akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,2 – 1,5 Miliar.
Reporter : Andi Alfath
