Desa Terkini, Makassar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui pemerintah belum berhasil memperjuangkan usulan perpanjangan tenor pembiayaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) dari enam tahun menjadi 15 tahun.
Akibatnya, skema pemotongan Dana Desa untuk mendukung program tersebut masih tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
Hal itu disampaikan Zulhas sapaannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 4 Agustus 2026.
“Maaf, kita tidak berhasil berjuang sehingga tidak dipotong atau dipotongnya tidak lebih lama (tenornya),” kata Zulkifli Hasan.
Ia mengatakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto juga telah berupaya memperjuangkan perubahan skema pembayaran tersebut, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
“Maafkan Menteri Desa sehingga dananya dipotong. Maafkan Menteri Desa, sudah usaha mati-matian, jungkir balik supaya dipotong 15 tahun, tetapi tidak berhasil,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel, Umi mengatakan pemotongan hingga 15-20 tahun itu penting sehingga dana desa yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa bisa lebih dimaksimalkan.
“Kalau misalnya dipotongnya sampai 15 sampai 20 tahun, tentu besaran dana desa yang bisa diterima desa akan lebih besar sehingga kami tetap bisa menjalankan program-program prioritas di desa,” kata Umi.
Menurutnya, usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah pusat. Bahkan, kata dia, Menteri Desa dan Menko Pangan telah berupaya mengusulkan perubahan tenor menjadi 15 hingga 20 tahun.
“Sekalipun ditolak, Pak Menteri Desa dan Pak Menko sudah berjanji untuk tetap berusaha agar itu bisa terealisasi,” ujar Kepala Desa Padang Kalua, Kabupaten Luwu itu saat ditemui selepas seminar.
Umi berharap pemerintah dapat kembali mengevaluasi skema pembiayaan tersebut sehingga para kepala desa bisa memenuhi program-programnya kepada masyarakat.
“Kita bisa merealisasikan janji-janji politik yang sudah ada tentunya, ya. Tidak hanya memenuhi project-project dari pusat, tapi di desa juga ada program prioritas. Saat ini uh sejauh setelah dipotong 64% dari APBDes, kami betul-betul merasakan kesulitan. Tapi ini juga merupakan tantangan buat kami,” terangnya.
Reporter : Andi Alfath
