Desa Terkini, Pangkep – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove sebagai langkah menghadapi perubahan iklim sekaligus melindungi kawasan pesisir.
Ajakan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, M. Ishak Iskandar, yang mewakili Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, saat menghadiri peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 yang dirangkaikan dengan Gerakan Penanaman Mangrove Serentak di Dusun Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Minggu 26 Juli 2026.
Mengusung tema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman 7.000 bibit mangrove yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Ishak menegaskan mangrove memiliki peran strategis bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Selain berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota seperti ikan, udang, kepiting, hingga burung.
“Bakau juga memiliki fungsi besar dalam menyimpan karbon, menghasilkan oksigen, dan membantu menghadapi perubahan iklim,” katanya.
Ia mengungkapkan, luas tutupan mangrove di 19 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan saat ini mencapai sekitar 10.907,35 hektare. Angka tersebut masih jauh di bawah potensi habitat mangrove yang menjadi sasaran rehabilitasi, yakni sekitar 124.146,84 hektare.
Menurut Ishak, kondisi tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang masih dihadapi dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
“Keberadaan bakau masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, pencemaran, hingga penebangan yang tidak terkendali,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai upaya pelestarian mangrove membutuhkan keterlibatan semua pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk meningkatkan kepedulian dan aksi nyata. Menanam satu pohon mangrove adalah investasi bagi masa depan, demi pesisir yang lebih aman, lingkungan yang lebih sehat, dan kehidupan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya.
Secara nasional, Indonesia memiliki kawasan mangrove seluas 3,45 juta hektare berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025, atau sekitar 20 hingga 25 persen dari total mangrove dunia. Ekosistem tersebut berperan melindungi sekitar 17.000 kilometer garis pantai dan menopang kehidupan sekitar 50 juta masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulawesi Selatan, Andi Kasman, mengatakan penanaman 7.000 bibit mangrove di Pangkep merupakan bagian dari Gerakan Penanaman Mangrove Serentak yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, rehabilitasi mangrove tidak hanya bertujuan memulihkan kawasan pesisir, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan mangrove.
Selain itu, kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bersama TNI-Polri, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat.
“Tujuan lainnya adalah mendorong upaya mitigasi perubahan iklim melalui pemulihan tutupan hutan mangrove sebagai penyerap karbon biru atau blue carbon,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelestarian mangrove juga menjadi komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus mendukung sektor perikanan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pangkep Abdul Rahman Assagaf mengingatkan agar peringatan Hari Mangrove Sedunia tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata.
“Peringatan Hari Mangrove bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap pelestarian ekosistem mangrove sebagai perlindungan lingkungan,” katanya.
Menurutnya, Kabupaten Pangkep memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kawasan mangrove karena menjadi penopang sektor perikanan, pariwisata, serta perekonomian masyarakat pesisir, sekaligus berperan mengurangi risiko bencana di wilayah pantai.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan kementerian terkait, TNI-Polri, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir.
