Desa Terkini, Makassar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) memperkuat sinergi dengan Kodam XIV/Hasanuddin untuk mendukung penegakan hukum perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengamankan penerimaan negara.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Makassar, Kamis (2/7/2026), antara Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Imanul Hakim dengan Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Kanwil DJP Sulselbartra memiliki tanggung jawab mengamankan target penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menjalankan penegakan hukum di bidang perpajakan. Sementara itu, Kodam XIV/Hasanuddin berperan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di wilayahnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tiga agenda utama kerja sama.
Pertama, memperkuat kolaborasi penanganan tindak pidana perpajakan melalui investigasi bersama (joint investigation) antara Kanwil DJP Sulselbartra dan Kodam XIV/Hasanuddin.
Kedua, memberikan dukungan pengamanan terhadap pelaksanaan penegakan hukum perpajakan yang memiliki risiko tinggi, seperti penyanderaan (gijzeling), penyitaan aset, hingga penggeledahan.
Ketiga, membangun kesamaan persepsi terkait pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas belanja barang maupun jasa di seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kodam XIV/Hasanuddin.
Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, mengapresiasi inisiatif Kanwil DJP Sulselbartra dalam memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Sinergi antarlembaga menjadi sangat penting dalam menjalankan amanah negara. Kolaborasi lintas sektor,” ujar Mayjen TNI Bangun Nawoko.
Melalui pertemuan ini, Kanwil DJP Sulselbartra dan Kodam XIV/Hasanuddin berkomitmen menindaklanjuti berbagai rencana kerja sama guna mewujudkan penegakan hukum perpajakan yang lebih efektif, meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan satuan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
