Desa Terkini, Makassar – Warga di wilayah Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, kini mulai menikmati layanan transportasi laut gratis melalui pengoperasian KM Banawa Nusantara 27 yang dikenal dengan nama Pete-pete Laut.
Peluncuran perdana layanan tersebut ditandai dengan soft launching yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat 12 Juni 2026.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan kehadiran Pete-pete Laut merupakan program strategis yang dihadirkan sebagai solusi atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang.
“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan kapal berbahan kayu tersebut di Dermaga Pulau Barrang Lompo.
Dalam operasionalnya, kapal dijadwalkan berangkat dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 Wita menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, kemudian melanjutkan perjalanan ke pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.
Munafri menegaskan seluruh layanan Pete-pete Laut diberikan secara cuma-cuma untuk melayani mobilitas masyarakat antarpulau.
Ia menilai transportasi tersebut bukan sekadar aset pemerintah, melainkan fasilitas publik yang harus dimanfaatkan sekaligus dijaga bersama oleh masyarakat kepulauan.
“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.
“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” sambung Appi.
Menurut Munafri, hadirnya moda transportasi laut ini menjadi langkah penting Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan konektivitas antara kawasan kepulauan dan daratan.
Selama ini, keterbatasan transportasi menjadi hambatan bagi berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pelajar yang harus menuju sekolah, guru yang bertugas di pulau, hingga tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada warga.
Dengan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal, mobilitas masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diharapkan semakin mudah, cepat, dan efisien.
Program tersebut juga diharapkan mampu memperluas akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya yang selama ini terkendala persoalan transportasi.
“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelas Appi.
Pengoperasian Pete-pete Laut sekaligus menjadi simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang merupakan bagian dari Kota Makassar.
Program ini juga menjadi salah satu realisasi komitmen politik Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham pada Pilkada 2024 yang menempatkan masyarakat kepulauan sebagai bagian integral dari pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.
Beroperasinya KM Banawa Nusantara 27 membuat masyarakat kepulauan tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan, tetapi telah merasakan langsung layanan transportasi publik yang mempermudah akses, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan kualitas hidup warga di pulau-pulau terluar.
Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar kini menghadirkan moda transportasi laut yang menghubungkan pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang secara lebih teratur melalui jadwal operasional yang telah disusun.
“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tuturnya.
“Pulau-pulau disini, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.
Appi mengakui satu unit kapal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan. Karena itu, pemerintah akan melakukan perhitungan kebutuhan operasional sebagai dasar penambahan armada sehingga ke depan layanan dapat diperluas dengan dua hingga tiga kapal.
“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memberi perhatian khusus terhadap aspek keselamatan pelayaran mengingat kapal memiliki kapasitas sekitar 30 penumpang.
Ia meminta Dinas Perhubungan Kota Makassar memastikan seluruh standar keselamatan dan pelayanan dipenuhi secara optimal agar operasional kapal berjalan aman.
“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai, serta tidak boleh overload,” imbuh Munafri.
Ketua IKA FH Unhas itu juga menginstruksikan agar setiap penumpang memperoleh satu jaket pelampung serta memastikan perangkat komunikasi kapal selalu berfungsi selama pelayaran.
“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesan Wali Kota.
Munafri menegaskan pengoperasian Pete-pete Laut harus memenuhi prinsip keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesetaraan, serta kemudahan sebagai standar pelayanan transportasi publik.
“Saya berharap masyarakat bersama-sama menjaga Pete-pete Laut ini. Ini adalah milik kita semua, milik warga pulau yang difasilitasi pemerintah untuk menjadi sarana transportasi antar pulau,” tutup Munafri.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, memaparkan kesiapan armada, personel, serta pola operasional Pete-pete Laut.
Ia menjelaskan kapal yang digunakan merupakan KM Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.
Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi serta mengantongi sertifikasi keselamatan pelayaran yang dipersyaratkan.
“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.
Ia menjelaskan seluruh awak kapal telah memiliki sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), dan Security Awareness Training sesuai standar keselamatan maritim internasional.
Seluruh personel kapal juga berstatus tenaga kerja yang terikat melalui perjanjian kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar.
Rheza menambahkan operasional Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang selama ini telah tersedia.
“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” katanya.
Untuk mendukung operasional selama satu tahun, Dinas Perhubungan mengalokasikan anggaran bahan bakar, sementara biaya pemeliharaan kapal, termasuk perbaikan mesin dan fisik kapal, dianggarkan pada tahun 2026.
Selain itu, Dishub juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp246 juta per tahun untuk pembayaran jasa operator atau gaji awak kapal.
Dalam skema pelayanan yang disusun, Pete-pete Laut akan beroperasi secara rutin setiap hari Senin.
Kapal akan melayani rute Pulau Barrang Lompo, Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.
“Ini merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah kecamatan dan masyarakat. Rute tersebut dipilih karena selama ini menjadi wilayah yang masih sangat terbatas akses transportasi umumnya,” jelas Rheza.
Layanan ini diprioritaskan untuk menunjang mobilitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelajar, dan masyarakat umum yang bermukim di wilayah Kepulauan Sangkarrang. Seluruh layanan diberikan secara gratis.
“Banyak yang bertanya berapa biaya tiketnya. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, insya Allah layanan ini gratis untuk masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ungkapnya.
Rheza juga mengungkapkan masih terdapat tantangan infrastruktur di sejumlah pulau tujuan, terutama terkait keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan yang belum memungkinkan kapal berukuran besar bersandar secara langsung.
Sebagai contoh, dermaga Pulau Bone Tambu hanya memiliki kedalaman sekitar satu meter sehingga proses naik turun penumpang masih harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat.
“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal-kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Melalui pengoperasian Pete-pete Laut, Rheza berharap konektivitas antarpulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang semakin meningkat sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih mudah.
“Karena program ini menjadi langkah awal Pemkot Makassar dalam menghadirkan layanan transportasi publik laut yang terintegrasi, aman, terjangkau, bagi warga di pulau-pulau terluar Kota Makassar,” tukansya.
